Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta penanganan inflasi di daerah.

Kemendagri menurunkan tim ke Provinsi Jawa Timur guna melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi untuk percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi, dan program prioritas seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Kegiatan ini masuk dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 Provinsi, Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, di Surabaya, Jawa Timur.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan Jawa Timur punya APBD yang besar dibanding provinsi lainnya.

Kabupaten dan kotanya juga termasuk paling banyak di Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar. Atas hal itu realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur menjadi penting, agar berdampak pada masyarakat.

“Kegiatan Rapat Koordinasi kali ini sangat strategis, agar seluruh daerah mempunyai pemahaman yang sama terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga bukan hanya mampu merencanakan dan menganggarakan dengan baik, tapi juga mampu melaksanakan dengan maksimal dan bertanggung jawab," kata Fatoni dalam keterangannya, Rabu (31/5/2023).

Adapun tim Kemendagri turun langsung ke Provinsi Jawa Timur mengingat realisasi belanja APBD 2023 per 1 Mei 2023 baru sebesar 13,43 persen atau berada pada urutan 16 terbawah secara nasional.

Di sisi lain, terdapat sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang realisasi pendapatan dan belanja APBD berada pada posisi terendah.

Fatoni merinci, kabupaten/kota dengan realisasi APBD yang masih rendah yaitu Kota Kediri dan Kota Mojokerto yang masuk pada kategori 20 kota dengan realisasi belanja terendah secara nasional.

Baca juga: DWP Ditjen Bina Keuda Kemendagri Gelar Bakti Sosial, Ingatkan Toleransi dan Tidak Hidup Hedon

“Kota Kediri menempati urutan ke-6 terbawah dengan realisasi belanja sebesar 8,66 persen dan Kota Mojokerto menempati urutan ke-15 terbawah dengan realisasi belanja sebesar 10,75 persen,” jelas Fatoni.

Berdasarkan catatan Kemendagri beberapa prestasi juga pernah dicapai Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Diantaranya menerima penghargaan APBD Award Tahun 2023 dengan kategori realisasi pendapatan APBD tertinggi dan berada di peringkat kelima.

Kemudian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar 107,48 persen dan realisasi belanja APBD tahun 2022 Provinsi Jawa Timur berada pada urutan ke-10 teratas secara nasional dengan realisasi belanja sebesar 94,02 persen.

Fatoni pun meminta daerah terus mendorong peningkatan PAD agar semakin mandiri. Peningkatan PAD, khususnya pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan lima cara yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi, peningkatan SDM, dan inovasi.

Ia menegaskan bahwa realisasi anggaran perlu dioptimalkan sejak awal tahun.

"Realisasi APBD sejak awal tahun perlu dioptimalkan karena sejumlah faktor, diantaranya uang akan beredar di masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kedua, pembangunan lebih awal dilaksanakan sehingga kehadiran negara dan kehadiran pemerintah akan masyarakat dan hasil pembangunan bisa dinikmati sepanjang tahun," kata dia.

"Ketiga, pelayanan publik lebih awal diperbaiki, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. Keempat, kesejahteraan rakyat meningkat dan daya saing akan meningkat, serta yang kelima akan menarik investor lebih awal," pungkas Fatoni.