TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tidak cawe-cawe urusan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Sebagai bapak bangsa, Jokowi dinilai harus berada di atas semua calon presiden (capres) yang ada.

"Apalagi, siapa pun dia, siapa pun yang terpilih dalam pilpres adalah pemimpin bangsa sama seperti presiden yang sekarang," kata Syarief dalam keterangannya, Jumat (2/6/2023).

Syarief menyatakan Presiden Jokowi seharusnya konsisten mengenai pernyataannya soal tidak akan cawe-cawe.

"Kalau tidak salah, sebulan yang lalu Presiden mengatakan tidak akan cawe-cawe. Tapi sekarang secara terbuka presiden menyatakan akan cawe-cawe," imbuh Syarief.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut cawe-cawe berkonotasi negatif, tidak sebagaimana yang dibayangkan sebelumnya.

Dia juga mengatakan belum ada aturan baku yang melarang presiden cawe-cawe.

Namun, dirinya mempertanyakan tujuan cawe-cawe tersebut.

"Tapi justru karena itulah kita mempertanyakan kenapa presiden mesti cawe-cawe. Menjadi pertanyaan juga apa yang perlu dikhawatirkan sehingga presiden harus cawe-cawe," kata Syarief.

Jika Jokowi berharap program-program pembangunannya dilanjutkan presiden berikutnya, dia menyebut hal itu bergantung kepada pemimpin berikutnya.

"Saya yakin semua presiden akan menaati undang-undang. Sepanjang kebijakannya dipayungi oleh undang-undang yang jelas, saya pikir presiden berikutnya juga akan menjalankan itu," ucap Syarief.

Dia menjelaskan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berada di akhir masa jabatannya, dia bersikap netral dan tidak mendukung capres pada saat Pilpres 2014 berlangsung.

Bahkan, Hatta Rajasa yang menjadi besan dari SBY dan sekaligus cawapres Prabowo Subianto kala itu, juga tidak didukung oleh SBY.

"SBY berada di tengah-tengah. Tidak ada kekhawatiran pada diri SBY ketika mengakhiri dua periode masa jabatannya, maka tidak ada beban," tandas Syarief.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan tetap akan cawe-cawe pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Namun, dia menyebut, cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik ini dalam arti yang positif.

Baca juga: Ganjar Jawab Kekhawatiran Anies soal Jokowi Cawe-cawe Pilpres: Kalau Nyalon, Jangan Takut Isu

Cawe-cawe yang dimaksud, menurut Jokowi, tentu masih dalam koridor aturan dan tidak akan melanggar undang-undang.

"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang," kata Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore.

"Tolong dipahami ini demi kepentingan nasional, memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial penting sekali, harus tepat dan benar,” sambungnya.