TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Dr Sri Mulyono menanggapi saran mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kepada DPR soal pemakzulan Presiden Jokowi.

"Alasan-alasan untuk meminta pemakzulan Presiden ala Denny Indrayana adalah bukan alasan yang mendasar, hanya analisis yang dipaksakan," kata Sri Mulyono dalam keterangannya, Kamis (8/6/2023).

Dia melihat Denny Indrayana seperti pendekar mabuk yang nabrak sana nabrak sini dan tanpa panduan disiplin bernegara dan berkonstitusi.

"Sangat tidak tepat Denny kirim surat kepada Pimpinan DPR karena jelas-jelas dia tidak standing politik terkait pemakzulan," ujar Sri Mulyono.

Baca juga: Kirim Surat Pemakzulan ke DPR, Denny Indrayana Beberkan Sikap Jokowi Sengaja Rancang Pilpres 2 Calon

Menurut dia jika Denny serius dan bukan hanya seperti pendekat mabuk, berkirim suratnya lebih tepat misalnya kepada Partai Demokrat (PD) yang sempat mengusungnya pada Pilkada Kalimantan Selatan.

Apalagi, menurut Sri Mulyono, Denny Indrayana punya hubungan khusus dengan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

"Yakinkan saja PD soal pemakzulan ini dan biarkan PD yang menyatakan sikapnya di DPR," katanya.

Seperti diketahui Denny Indrayana adalah mantan calon gubernur Kalimantan Selatan yang diusung Partai Demokrat pada Pilkada lalu.

Dia kalah di Pilkada.

Denny Indrayana merupakan wakil menteri hukum dan HAM era presiden SBY.

Sri Mulyono mengajak Denny Indrayana bersikap terbuka dan ksatria.

"Jangan hanya plintat-plintut untuk bikin keruh dan testing the water saja," ujarnya.

Dia mendesak para pemimpin politik untuk berpikir strategis demi kepentingan bangsa dan negara serta kemajuan demokrasi yang produktif, bukan terbawa pada pertarungan kepentingan politik masing-masing yang  sangat egoistik.

"Manuver-manuver politik lewat cara-cara Denny Indrayana patut diduga hanyalah cara dari partai tertentu untuk bikin keruh dan gaduh politik demi mengambil keuntungan politik sesaat," ujarnya.

Di lain, menurut dia, pihak juga hanya menghasilkan permusuhan-permusuhan politik tak berkesudahan yang merugikan demokratisasi dan persatuan nasional kita.

Seperti diketahui, Denny Indraya menuliskan surat terbuka ditujukan kepada Pimpinan DPR RI pada Selasa (7/6/2023).

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini di dalam suratnya meminta DPR untuk memeriksa Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dalam rangka pemakzulan (impeachment) dari jabatannya sebagai Presiden RI.

Denny Indrayana menyebut Jokowi layak dimakzulkan lantaran dianggap melakukan beberapa pelanggaran terhadap UUD 1945, sehingga layak juga untuk diperiksa oleh DPR.

"Saya berpendapat Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024," kata Denny dalam surat terbukanya.