News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Jusuf Hamka Tagih Utang Pemerintah

6 Fakta Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 M ke Pemerintah, Respons Sri Mulyani hingga Kronologi

Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor: Tiara Shelavie
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Bos dari PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), Jusuf Hamka. Dalam artikel mengulas fakta-fakta Jusuf Hamka, menagih utang miliaran rupiah ke pemerintah, respons Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati hingga kronologi.

Bahkan, ia sudah bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Namun, menurut Jusuf Hamka, hasilnya nihil.

Ia merasa hanya diberikan janji saja.

"Dengan Departemen Keuangan saya sudah bicara ke bu menteri, baik secara lisan, tertulis, ketemu beliau, sampai sekarang cuma janji janji doang," katanya.

5. Respons Menkeu Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, merespons tagihan Jusuf Hamka melalui PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) senilai Rp 800 miliar.

Tagihan tersebut, terkait utang pemerintah yang belum dibayar.

Bendahara negara itu, mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih jauh.

Sehingga, ia enggan berbicara secara lebih jauh terkait hal itu.

"Saya belum lihat, saya belum pelajari," kata Sri Mulyani di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2023).

Pengusaha Jusuf Hamka (nomor 2 dari kiri) foto bersama Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Pusat Pemerintahan Sumedang, Kamis (9/2/2023). (KOMPAS.COM/AAM AMINULLAH)

6. Menko Polhukam

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan siap membantu bos perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), Jusuf Hamka, agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah.

Mahfud mempersilakan Jusuf ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut.

Ia juga siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini