Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - DPR RI mengomentari anggaran penanganan stunting yang justru lebih banyak dipakai untuk perjalanan dinas dan rapat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyayangkan buruknya mekanisme penanganan stunting di pemerintah daerah seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting senilai Rp 10 miliar, namun Rp 6 miliar habis dipakai untuk perjalanan dinas dan rapat.
Menurut Nurhadi, hal itu merupakan contoh penyusunan anggaran keliru dan kurang tepat.
"Artinya, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang, tidak pas jika pembiayaan proses pendistribusian program lebih besar biayanya dari pada tujuan program itu dilaksanakan, goalnya tidak akan dapat kalau mekanismenya tetap seperti itu," kata Nurhadi, dikutip dari laman DPR, Sabtu (17/6/2023).
Politisi Partai NasDem itu menuturkan, petunjuk Jokowi sudah benar di mana 80 persen harus diwujudkan berupa bantuan protein seperti ikan, daging dan makanan bergizi bagi masyarakat.
Baca juga: Mengenal Pengertian Stunting Disertai Ciri-ciri Anak Stunting dan Cara Mencegahnya
Bukan malah anggaran rapat dan perjalanan dinas yang dibesarkan.
"Modus penyelewengan dana stunting ini menggambarkan betapa banyaknya pekerjaan rumah yang harus diperbaiki."
Menurutnya, perlu adanya penyederhanaan birokrasi.
"Paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri. Bagaimana birokrasi tidak self serving hanya untuk sekadar naik pangkat, atau untuk memenuhi kebutuhan untuk kegiatan internal instansi."
"Namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di Negara kita yang salah satunya adalah stunting," ungkap Nurhadi.
Baca juga: Apa Itu Stunting? Gangguan Pertumbuhan pada Anak akibat Kurang Gizi
Jokowi Kesal
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan sejumlah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak tepat guna.
Satu anggaran yang disorot adalah anggaran stunting yang dialokasikan sebanyak Rp 10 miliar.