News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Mahfud MD dan Perwakilan Serikat Buruh dari Beberapa Negara Bahas Situasi di Myanmar hingga TPPO

Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menerima delegasi perwakilan Serikat Buruh dari beberapa negara dipimpin Andi Gani Nena Wea, selaku Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC) pada Rabu (19/7/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menerima delegasi perwakilan Serikat Buruh dari beberapa negara dipimpin Andi Gani Nena Wea, selaku Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC) pada Rabu (19/7/2023).

Delegasi terdiri dari Monina Wong dari ITUC Belgia, Patuan Samosir dari ITUC-Asia Pacific, Yoshiko Norimatsu dari JTUC RENGO Japan, Apolinar Tolentino dari BWI Internasional Malaysia, dan Khaing Zar Aung dari CTUM Myanmar, Jerman.

Dalam pertemuan tersebut perwakilan serikat buruh mengharapkan peran aktif Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN dalam mendorong perbaikan kondisi di Myanmar.

Mahfud yang juga selaku ketua ASEAN Political and Security Council (APSC) dari Indonesia, menerima dan mendukung masukan dari perwakilan serikat buruh ASEAN tersebut.

Baca juga: Mahfud MD Akui Tidak Mudah Mengidentifikasi Buzzer di Media Sosial

Perwakilan serikat buruh dari Belgia, Malaysia, dan Jepang telah menyampaikan keprihatinan atas kondisi demokrasi dan berbagai tekanan yang dialami oleh para anggota serikat buruh di Myanmar oleh pemerintah Junta militer Myanmar untuk menjadi masukan kepada Pemerintah RI sebagai pemegang keketuaan ASEAN saat ini.

"Peranan buruh dalam mendukung kehidupan demokrasi termasuk di Indonesia. Kaum buruh dimanapun perlu bekerjasama dengan berbagai pihak dan tidak lagi bisa ditekan termasuk di Myanmar," kata Mahfud dalam keterangan resmi Humas Kemenko Polhukam RI pada Kamis (20/7/2023).

Mahfud juga menyampaikan bahwa Pemerintah RI mengalami kesulitan dalam melindungi tenaga kerja WNI yang bekerja di Myanmar karena kondisi saat ini di Myanmar.

Terlebih, kata dia, pada tenaga kerja WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dalam kaitan ini, lanjut dia, negara-negara ASEAN saat KTT Labuan Bajo bulan Mei lalu telah menyepakati untuk bekerjasama menghadapi TPPO.

"Pemerintah RI selama ini untuk masalah sosial yang terkait perburuhan tidak akan meninggalkan kaum buruh dan akan selalu melakukan dialog dengan kaum buruh," kata dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini