Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Nama suami Ketua DPR RI Puan Maharani, Hapsoro Sukmonohadi alias Happy Hapsoro, disorot terkait kasus korupsi proyek BST 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, bicara soal kemungkinan pihaknya akan memanggil Happy Hapsoro.
Menurutnya, suami Puan itu bisa saja bakal dipanggil jika memang penyidik membutuhkan keterangannya.
Diketahui, Happy Hapsoro menjadi salah satu pemegang saham terbesar di PT Basis Utama Prima.
Sementara, Direktur Utama PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki Muliawan, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek BTS.
"Belum, sampai saat ini belum (dilakukan pemanggilan), kemungkinan bisa saja dipanggil, tapi itu semua kembali pada kebutuhan penyidik," ungkap Ketut, dikutip dari YouTube KompasTV, Sabtu (22/7/2023).
Baca juga: Soal Kemungkinan Suami Puan Dipanggil Terkait Kasus Korupsi BTS 4G, Kejagung: Bisa Saja Terjadi
Lantas, siapa sebenarnya Happy Hapsoro dan berapa harta kekayaannya?
Sosok Happy Hapsoro
Happy Hapsoro dan Puan Maharani menikah pada 1998 silam.
Dari pernikahannya, Happy dan Puan dikaruniai dua buah hati, yaitu Prabawa Diwangkara Caraka Putra Soma dan Diah Pikatan Orissa Putri, dikutip dari Grid.id.
Baca juga: Kurir Saweran BTS Kominfo Diperiksa Jadi Saksi Anak Buah Happy Hapsoro
Meski terlihat tertutup tentang kehidupan pribadi, tetapi nama Happy Hapsoro cukup dipertimbangkan di dunis bisnis Indonesia.
Suami Puan Maharani ini disebut-sebut bukan orang sembarangan.
Kabarnya, Happy Hapsoro memiliki kekayaan yang tak habis hingga tujuh turunan.
Happy Hapsoro merupakan seorang pebisnis yang tergolong sukses dan juga memiliki nama besar di Indonesia.
Ia adalah putra pengusaha properti dan jasa forwarding Bambang Sukmonohadi.
Menantu Megawati Soekarnoputri ini diketahui membangun kondominium di kawasan bekas Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat yang bernama Blossom Residence.
Konon kabarnya, kawasan tersebut memiliki harga jual yang tergolong tinggi.
Baca juga: Pengamat Pertanyakan Perusahaan Happy Hapsoro Tak Disebut dalam Dakwaan Kasus Korupsi BTS 4G
Happy Hapsoro juga menggeluti bisnis minyak dan gas bumi.
Ia bahkan menjadi Komisaris di sebuah perusahaan bernama Odira Energy Persada.
Selain itu, Happy Hapsoro juga memiliki perusahaan di bidang hotel jaringan merek Red Planet, PT Red Planet Indonesia Tbk, dan PT Pusako Tarinka Tbk.
Di perusahaan itu, Happy Hapsoro menduduki kursi Presiden Komisaris.
Data dari Reuters, Happy pernah menduduki kursi Sekretaris Perusahaan di PT Emdeki Utama (Tbk).
Ia juga memiliki perusahaan di bisang penyedia jasa pelabuhan, operator pelabuhan di Bitung, penyuplai gas ke PLN, dan saham.
Happy Hapsoro juga menjadi Komisaris PT Meteor Mitra Mandiri, Direktur PT Pink Sport Indonesia, dan Presiden Komisaris PT Triguna Internusa Pratama yang merupakan anak usaha PT Rukun Raharja Tbk.
Baca juga: Kejar Dugaan Pencucian Uang BTS Kominfo, Kejaksaan Periksa Pejabat Perusahaan Happy Hapsoro
Dikutip dari Kompas.com, PT Rukun Raharja Tbk pernah menggarap proyek pipa dari PT Pertamina Gas (Pertagas) senilai Rp4,3 triliun pada 2021 silam.
Pipa minyak koridor Balam-Banglo-Dumai dan koridor Minas-Duri-Dumai itu memiliki panjang kurang lebih 352,43 kilometer.
Terdiri atas 12 segmen dan station 3 segmen termasuk fasilitas pendukungnya.
Diketahui, Happy Hapsoro kini menjadi sorotan setelah namanya terseret dalam kasus korupsi proyek BTS.
Pasalnya, ia memiliki saham besar di perusahaan PT Basis Utama Prima yang Direktur Utamanya, Muhammad Yusrizki Muliawan, telah menjadi tersangka.
Bahkan, rekening PT Basis Utama Prima telah dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK).
Pembekuan rekening itu terkait dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G Kominfo.
PT Basis Utama Prima diduga menerima keuntungan proyek BTS 4G itu meski tak mengikuti tender lelang.
Akibat dari pembekuan rekening, PT Basis Utama Prima tak bisa mengirim dana ke luar perusahaan untuk sementara.
PT Basis Utama Prima hanya bisa menerima dana dari luar perusahaan.
Hal itu diungkapkan asubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung, Haryoko Ari Prabowo.
"Masuk bisa, keluar enggak bisa."
"PT BUP kita freeze (bekukan), PPATK," ujar Haryoko, Minggu (25/6/2023).
Namun, Haryoko tidak menyebutkan secara rinci sejak kapan pembekuan rekening itu dilakukan.
"Saya lupa pastinya. Pokoknya begitu ada informasi, kita freeze dulu," jelas Haryoko.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Ashri Fadilla)(Grid ID/Miya Dinata)(Kompas.com/Muhammad Idris)