TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menegaskan partainya hingga kini masih solid untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu menanggapi wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

"Saya dapat sampaikan bahwa per saat ini Golkar masih dalam keadaan solid, walau terlihat dari luar mendapatkan goyangan keras," kata Dave kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).

Dave pun memastikan partai berlambang pohon beringin tersebut tak akan pecah meski adanya isu Munaslub.

"Golkar tidak pecah hanya karna hempasan-hempasan ombak kecil," ujar anggota Komisi I DPR RI ini.

Dia menegaskan Golkar juga sejauh ini masih solid dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar dan PPP.

"Begitu juga komitmen para partai dalam KIB, kami semua semakin solid dan sepakat dalam menjalankan kerja-kerja politik menuju koalisi besar dalam menghadapi Pemilu di 2024 nanti," ungkap Dave.

Dave memastikan partai berlambang pohon beringin tersebut tak akan pecah meski adanya isu Munaslub

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar, Ganjar Razuni membantah isu pihaknya merekomendasikan Munaslub untuk melengserkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

"Dewan Pakar Partai Golkar tidak memutuskan rekomendasi yang berisi adanya desakan Munaslub, sama sekali tidak ada," kata Ganjar saat dikonfirmasi, Kamis (13/7/2023).

Ganjar menduga ada pihak lain yang menunggangi jiwa dan semangat putusan Pleno ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar.

Dia menjelaskan Dewan Pakar Partai Golkar tak memiliki kewenangan dan hak untuk mengkondisikan sebuah Munaslub.

"Itu sepenuhnya kewenangan DPD-DPD Provinsi sejumlah sekurangnya 2/3 dari seluruh DPD Provinsi," ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, Munaslub juga bisa terselenggara dalam hal ihwal kegentingan memaksa yang membuat partai terancam.

Ganjar menyebut hal itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Terkait isu bakal ada Munaslub, Ganjar menganggapnya dinamika dan dialektika atas perkembangan politik kepartaian Partai Golkar.

Baca juga: Wasekjen Golkar: Bahlil Tercatat Bukan Lagi Kader Golkar Sejak 10 Tahun Lalu

Dia menuturkan poin kedua rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar memberikan batas waktu agar Airlangga menentukan pasangannya paling lambat Agustus 2023 adalah bersifat limitatif.

Ganjar menegaskan batas waktu itu diberikan bermaksud memotivasi DPP Partai Golkar khususnya Airlangga untuk melaksanakan amanat Munas ke-X pada 2019.

"Sebagai mandataris Munas, ketua umum wajib tunduk dan patuh pada amanat Munas, sekaligus meningkatkan moril para caleg Partai Golkar se-Indonesia," ucapnya.

Lebih dari, dia menerangkan Dewan Pakar Partai Golkar menunggu dan terus mendorong Airlangga untuk melaksanakan amanat Munas 2019.

"Hingga pada saatnya kami pun akan mengadakan Rapat Pleno berikutnya untuk menyikapi bagaimana dan seperti apa pelaksanaan amanat Munas itu," tegas Ganjar.

Ganjar menambahkan sikap resmi Dewan Pakar terkait deklarasi pasangan capres dan cawapres Partai Golkar tetap berpegang pada putusan Pleno ke-VIII pada Minggu (9/7/2023) lalu.

Adapun desakan Munaslub dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam yang tergabung dalam kelompok itu bahkan telah menyebut beberapa nama untuk menggantikan Airlangga.

Beberapa nama yang disebut seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, hingga Agus Gumiwang Kartasasmita.