"Tadi kan itu uji formil ya. Jadi ngecek prosedurnya. Jadi tadi saya berargumen bahwa ini UU 6/2023 ini memang sangat lazim atau sangat perlu untuk dibatalkan," kata Bivitri, saat ditemu Tribunnews.com, usai memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan uji formil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, digelar di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (26/7/2023).

"Karena sebenarnya dengan begitu MK akan menjalankan peran mereka untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan DPR dalam membuat Undang-Undang," sambungnya.

Terlebih, menurutnya, pemerintah telah melanggar konstitusi.

Baca juga: Ahli Hukum Tata Negara: Pemerintah Salah Gunakan Perppu, UU Cipta Kerja Layak Dibatalkan

Hal itu, jelasnya, terkait pemerintah yang tetap menjalankan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, meski telah dinyatakan inkonstitusional bersyatat oleh MK.

"Jadi memang betul, kalau ada pertanyaan Perppu itu konstitusional, enggak? Ya konstitusional. Memang ada di Pasal 22, tapi disalahgunalan. Disalahgunakannya itu kelihatan dari kenyatannya bahkan sebelum Perppu keluar, UU 11/2023 itu yang dibatalkan MK, itu dilakukan terus menerus," ucap Bivitri.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan, tidak ada kegentingan yang memaksa pemerintah untuk mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang telah disahkan menjadi UU 6/2023.

"Enggak ada (kegentingan memaksa). Jadi itu jadi bagian argumen kami tadi. Dari 25 November 2021 sampai 30 Desember 2022 sebenarnya Perppu itu dijalankan terus kok. Jadi enggak ada kekosongan hukum," jelasnya.

Sebagai informasi, sidang uji formil UU Ciptaker ini diikuti oleh para pemohon lainnya, yakni pemohon perkara 41, 46, 50, 40/PUU-XXI/2023.