Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, menguliti terkait kisruh yang terjadi di instansinya itu.
Terutama terkait mundurnya Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu lantaran terburu-buru melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat Basarnas RI.
Termasuk juga terburu-buru dalam menetapkan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dalam perkara dugaan suap.
Menurut Yudi, KPK seharusnya memperkuat tubuh dan anggotanya dalam menuntaskan kasus dugaan suap ini.
Bukan justru malah berpolemik dengan pihak internnya sendiri.
Pasalnya, kata Yudi, fokus masalah yang sebenarnya adalah tentang perkara dugaan suap yang dilakukan oleh Henri Alfiandi dan beberapa anggota lainnya.
Baca juga: Polemik OTT Pejabat Basarnas Buat KPK Bergejolak, Pemicunya Johanis Tanak Sebut Penyelidik Khilaf
"Selesaikanlah permasalahan ini, jangan melebar sampai ke mana-mana ya, karena masalah utama adalah kasusnya itu yang harus dituntaskan," ungkap Yudi dikutip dari Kompas Tv.
Selain itu, lanjut Yudi, ini menjadi pelajaran penting bagi KPK.
"KPK harus ikut aturan penegakan hukum yang ada dan harus ada sinergi (dengan pihak lain) tidak mungkin KPK bisa memberantas korupsi secara sendirian," ungkap Yudi.
Menurutnya, KPK bisa bekerjasama dengan baik bersama TNI maupun aparat kepolisian guna memberantas korupsi.
"Dan saya lihat bahwa TNI sudah sangat bagus, mau inisiatif dan menjelaskan akan transparan, proaktif untuk melakukan penanganan kasus terkait dengan OTT Basarnas," lanjut Yudi.
Untuk itu, pihaknya berharap permasalahan ini akan selesai dan kembali fokus di permasalahan yang utama, yaitu kasus korupsinya.
Baca juga: Dugaan Korupsi di Basarnas, DPR Minta KPK-TNI Bersinergi Tuntaskan Kasus
"Memberantas korupsi tidak bisa sendirian, butuh KPK ya butuh juga kepolisian dan juga TNI, termasuk juga instansi-instansi yang lain."
"Saya pribadi berharap bahwa permasalahan ini segera selesai," harap Yudi
Diketahui munculnya polemik di KPK lantaran Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu melakukan OTT dan menetapkan tersangka Kepala Basarnas.
Hingga berujung mundurnya Asep dari jabatan Direktur Penyidikan.
Langkah yang dilakukan Asep dianggap kurang pas lantaran Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI lah yang seharusnya mengambil alih perkara ini.
Pasalnya, Henri Alfiandi adalah anggota TNI.
Baca juga: Setara Institute Soroti Sikap KPK Ralat Penetapan Tersangka, Hendardi: Rusak Rasa Keadilan Publik
Kepala Basarnas Pertanyakan Prosedur
Kepala Basarnas, Henri Alfiandi, sempat merasa heran karena proses penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak sesuai prosedur.
Kendati demikian, Henri menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berlaku.
"Ya diterima saja, hanya kok enggak lewat prosedur ya, kan saya militer."
"Saya sebagai perwira dan sekaligus pimpinan lembaga akan mempertanggung jawabkan kebijakan apa yang saya putuskan dgn sejelas-jelasnya. Makanya catatan penggunaan dana saya rapih. Itu bentuk dari transparasi saya," ujar Henri.
Adapun pihaknya mengaku langsung menghadap melapor pimpinan TNI sesaat setelah dirinya dijadikan tersangka.
"Saya sedang di puspom saat ini dan melapor pimpinan TNI saat ini," kata Henri saat dikonfirmasi, Kamis (27/7/2023).
Diketahui, selain Henri, KPK juga menetapkan empat tersangka lain, yakni Anggota TNI AU sekaligus Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto; Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS) Mulsunadi Gunawan; Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati (IGK) Marilya; dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU) Roni Aidil.
Baca juga: Firli Bahuri Dkk Bakal Dilaporkan ke Dewas KPK dan Komisi III DPR Imbas Kasus Kepala Basarnas
Saran Pengamat
Sebelumnya, Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, telah mengimbau kepada KPK untuk membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Puspom TNI dalam menangani kasus korupsi Kabasarnas ini.
Karena dalam kasus ini pelakunya ada yang berasal dari kalangan sipil dan kalangan militer.
"Tentu ini KPK perlu untuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan baik, khususnya dengan Puspom TNI."
"Kenapa? Karena ada pelaku dari kalangan sipil dan ada pelaku dari kalangan militer," kata Zaenur, Kamis (27/7/2023).
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Ilham Rian Pratama/Faryyanida Putwiliani)