Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Hibnu Nugroho mengungkapkan kekeliruan yang dilakukan KPK dalam penetapan Kepala Badan SAR Nasional (Kabasarnas), Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus suap.
Hibnu mengatakan, kekeliruan pertama yang dilakukan KPK adalah ketika Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut inisial nama pada konferensi pers KPK pada Rabu (26/7/2023).
Menurut Hibnu, pada saat konferensi pers tersebut Alex sudah menyebut inisial nama Kabasarnas Henri Alfiandi sebagai tersangka.
Padahal sebelumnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk Henri Alfiandi belum ada.
Perlu diketahui Henri Alfiandi masih berstatus anggota TNI, maka yang berhak mengeluarkan Sprindik adalah Puspom TNI.
"Menurut saya, kekeliruan pertama yaitu ketika Pak Alex konferensi pers itu menyebutkan inisial, nama sudah, padahal Sprindik nya belum ada," kata Hibnu dalam tayangan Program 'Sapa Indonesia Pagi' Senin (31/7/2023).
Baca juga: Ahli Pidana Jelaskan Proses Hukum Kasus Suap Kabasarnas Apabila Dilakukan Koneksitas KPK dan TNI
Hibnu menilai, penetapan tersangka pada Henri Alfiandi oleh KPK secara substansi sudah cukup bukti.
Namun secara formil masih belum cukup, karena belum ada Sprindik dari Puspom TNI.
Hal itu kemudian membuat KPK terkesan buru-buru dalam penetapan tersangka.
Sehingga berujung pada protes yang dilakukan Puspom TNI kepada KPK.
Baca juga: Kasus Korupsi di Basarnas, Koalisi Masyarakat Sipil: KPK Berhak Lakukan Pemeriksaan
"Tapi secara substansi sudah ada bukti cukup, tapi secara formil belum, yaitu siapa, Sprindiknya dari Puspom TNI. Ini yang akan membingungkannya itu disitu, menyebutkan substansi sudah ada, menyebut nama tapi Sprindik nya belum."
"Iya (terburu-buru). Ini akhirnya kemarin sepertinya TNI ada sedikit kurang pas, kan begitu. Memang Sprindik harus dari TNI, ini yang menjadi problem pertama," terang Hibnu.
Selanjutnya kekeliruan yang kedua adalah saat KPK meminta maaf kepada Puspom TNI soal penetapan tersangka pada Kabasarnas.
Menurut Hibnu, dalam hukum pidana itu tidak ada istilah minta maaf.
Baca juga: 2 Eks Penyidik KPK Semprot Firli Bahuri Main Badminton saat Polemik Status Tersangka Kabasarnas
Karenanya, Hibnu menilai KPK telah berlaku tegas dan hati-hati dalam pengungkapan kasus suap di Basarnas.
"Kedua istilah maaf, saya kira dalam hukum pidana enggak ada istilah maaf, kalau memang ada suatu penyelesaian ya selesaikan secara hukum."
"Karena saya kira KPK sudah tegas, sampai pada pers rilis pun sudah hati-hati. Cuma ada sedikit salah ketika menyebutkan nama ketika Sprindik-nya belum ada, tetapi substansi OTT sudah ada," kata dia.
Baca juga: Dirdik KPK Asep Guntur Rahayu Resmi Mundur atau Tetap Bertahan di KPK?
DPR Minta KPK-TNI Bersinergi Tuntaskan Kasus
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani meminta KPK dan TNI bersinergi mengusut dugaan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Kepala Basarnas, Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Arsul Sani mengatakan, saat ini masyarakat menunggu langkah KPK dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI untuk menyelesaikan perkara dugaan korupsi tersebut.
“Polemik terkait dengan penetapan tersangka terhadap perwira TNI aktif ini diakhiri dan selanjutnya baik KPK maupun Puspom TNI membentuk tim koneksitas untuk melakukan proses terhadap dua perwira TNI aktif tersebut,” ujar Arsul, Sabtu (29/7/2023).
“Dengan demikian nantinya akan ada paralelitas dan sinkronitas antara proses hukum terhadap warga sipil dan perwira TNI aktif yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut,” sambungnya.
Baca juga: Polemik OTT Pejabat Basarnas Buat KPK Bergejolak, Pemicunya Johanis Tanak Sebut Penyelidik Khilaf
Menurutnya, gesekan antara KPK dan TNI soal penetapan tersangka tidak diperpanjang.
Apalagi kedua pihak telah bertemu guna membahas penanganan perkara tersebut.
Politisi PPP itu tak ingin proses penanganan perkara tidak berjalan dengan baik.
Ia mencontohkannya dengan kasus tindak pidana korupsi pengadaan Helikopter AW-101 tahun 2015-2017.
Saat itu Puspom TNI menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada lima tersangka dari unsur militer yang diduga terlibat.
Baca juga: Usut Perkara Kepala Basarnas Berujung Mundurnya Dirdik KPK, Ini Kata Mantan Penyidik
“Jangan sampai terjadi lagi seperti pada kasus tindak pidana korupsi Helikopter AW-101, di mana orang sipilnya diproses hukum dan dipidana penjara plus denda, namun tak demikian dengan perwira TNI yang diduga terlibat,” imbuh Politisi Fraksi PPP ini.
Diketahui Puspom TNI merasa keberatan dengan penetapan tersangka yang dilakukan KPK pada Henri dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Letkol TNI Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dugaan suap Rp 88,3 miliar tahun 2021-2023.
Alasannya, perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit TNI mestinya diproses oleh Puspom TNI, bukan KPK. Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pun akhirnya meminta maaf dan mengaku pihaknya khilaf dalam proses penetapan tersangka.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Wahyu Gilang Putranto)