Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa seluruh unsur DPD Golkar menolak adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai.

Berdasarkan hasil Konsolidasi partai yang digelar di Bali Minggu malam (30/7/2023) para pimpinan DPD I Golkar dan para senior partai tidak ingin ada Munaslub.

Hal itu disampaikan Airlangga usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (31/7/2023).

"Ya seluruh pengurus Golkar, DPD I menolak Munaslub, jadi seluruh senior menolak Munaslub," katanya.

Dalam konsolidasi partai di Bali tersebut kata Airlangga juga dibahas mengenai agenda politik ke depan. Termasuk soal Capres dan Cawapres yang akan diusung partai Golkar di Pilpres 2024.

Airlangga mengatakan para pengurus partai, DPD I, serta senior partai memintanya melakukan pembahasan lanjutan dengan bakal Capres dari masing masing partai.

"Ya perlu dibicarakan lagi dengan calon-calon tiap partai," katanya.

Sebelumnya Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, gelar pertemuan dengan Ketua DPD Golkar se-Indonesia pada Minggu 30 Juli 2023 malam.

Pertemuan dengan elit Golkar dari masing-masing daerah ini berlangsung di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua, Badung, Bali.
Pertemuan merupakan inisiasi dari seluruh DPD Golkar se-Indonesia.

Plt Ketua DPD I Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan, seluruh Ketua DPD I Golkar se-Indonesia menolak adanya Munaslub.

Sedangkan syarat terjadinya Munaslub adalah ketika diusulkan oleh 2/3 Ketua DPD I Golkar se-Indonesia.

“Oleh karena itu, kami ingin menegaskan, kalau ada yang mengatakan isu Munaslub itu memang diusulkan oleh 2/3, kami nyatakan, 100 persen kami di sini menolak Munaslub,” ujarnya dalam jumpa pers di The Mulia Hotel, Nusa Dua, Bali.

Doli mengatakan, para Ketua DPD I telah bekerja dan berkonsolidasi dengan akar rumput di daerahnya masing-masing sejak beberapa tahun belakangan guna menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Adanya isu Munaslub, kata dia, dapat menganggu konsolidasi yang selama ini telah terbangun.

Terlebih, Pemilu 2024 yang tinggal 6 bulan ini.

“Oleh karena itu, kami tidak mau pekerjaan yang sudah kami lakukan yang tinggal 6 bulan ini, terganggu dengan hal-hal yang bisa merusak hasil konsolidasi hari ini,” terangnya.

Selain dinilai dapat merusak konsolidasi, Doli yang juga Ketua Komisi II DPR RI itu mengaku para Ketua DPD I Golkar mencoba taat dengan komitmennya.

Sebab, sebagaimana keputusan musyawarah nasional (Munas), rapat pimpinan nasional (Rapimnas), dan rapat kerja nasional (Rakernas), Airlangga Hartarto dipercaya untuk menahkodai partai beringin itu.

“Kami sudah putuskan ini di Munas, kami sudah putuskan di Rapimnas, dan di Rakernas.”

“Kami komit, satu komando di bawah kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda sampai akhir periode ini nanti, tahun 2024,” tegas Doli Kurnia.

Doli mengaku, para Ketua DPD I Golkar hanya ingin fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda Golkar bersama Airlangga Hartarto.

Sehingga, ia berharap semua pihak dapat memahami langkah yang diambil serta mendoakan para Ketua DPD dapat bekerja dengan baik di daerahnnya masing-masing.

“Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda politik Partai Golkar 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto.”

“Oleh karena itu kami berharap, semua pihak bisa memahami, tolong jaga kami, doakan kami bekerja dengan serius di tempat kami masing-masing dengan tanpa gangguan apapun terhadap partai,” pungkas Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Plt Ketua DPD I Golkar Provinsi Papua.