TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPD Partai Golkar se-Indonesia menyatakan sikap tegas menolak isu Munaslub, dan tetap fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik Pemilu 2024 bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. 

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menyatakan, semua pimpinan DPD Golkar sepakat 100 persen tetap dukung Airlangga Hartarto dengan menolak munaslub. 

"Kami semua menolak Munaslub dan dukung Ketum Airlangga Hartarto 100 persen," kata Zaki dalam keterangan yang diterima wartawan, Senin (31/7/2023).

Zaki menyebut, dengan tegas para Ketua DPD Golkar se-Indonesia telah menolak isu yang mengatakan munaslub diusulkan dua pertiga.

"Sekali lagi, kami nyatakan 100 persen hasil pertemuan di Bali menolak Munaslub," ujar Bupati Tangerang itu. 

Zaki menambahkan, para Ketua DPD Golkar semakin solid dan fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda politik 2024 bersama Bapak Airlangga Hartarto.

"Kami juga konsentrasi untuk bergerak memenangkan Pemilu 2024," ucapnya. 

Diketahui, sebanyak 38 Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia lengkap hadir ke Bali bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Pertemuan dengan Airlangga Hartarto, menghasilkan sejumlah point dari memperbincangkan banyak hal.

Antara lain, disampaikan selama 3-4 tahun terakhir, semua DPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah bekerja sangat maksimal melakukan konsolidasi dan gerakan-gerakan menuju pemenangan Pemilu 2024.

DPD bertekad untuk menang Golkar di pilpres, pileg dan pilkada 2024. Mereka tidak ingin pekerjaan yang sudah dilakukan dan tinggal menunggu enam bulan itu, terganggu dengan hal-hal yang merusak hasil konsolidasi ini. 

Para Ketua DPD sepakat taat terhadap apa yang sudah putuskan di Munas, Rapimnas dan Rakernas. 

"Kami komit satu komando di bawah kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda dalam lima tahun sampai akhir periode nanti tahun 2024," ucapnya.

Baca juga: Kumpul di Bali Undang Airlangga, Seluruh DPD Golkar Solid Tolak Seruan Munaslub

Terkait Pilpres 2024,sebagaimana yang diputuskan dalam Munas, Rapimnas, dan Rakernas, Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia menyerahkan sepenuhnya mandat kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk menentukan siapa Capres atau Cawapresnya kemudian proses bernegosiasi, strategi dan momentum yang tepat.