Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Seluruh Ketua DPD provinsi telah berkomitmen 100 persen menolak wacana musyarawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar.
Mereka juga memilih untuk taat pada kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Pernyataan itu diungkapkan Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, sesaat setelah menggelar pertemuan bersama antara 38 DPD Golkar provinsi dengan Airlangga Hartarto.
"Kami menyatakan 100 persen, kami di sini menolak munaslub."
"Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto," ungkap Doli dalam konferensi pers di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua Bali, Minggu (30/7/2023).
Adapun pertemuan itu, ungkap Doli, adalah inisiatif para ketua DPD.
Baca juga: Airlangga Kumpulkan 38 Ketua DPD Golkar se-Indonesia di Bali, Muncul Dorongan Gabung Koalisi Prabowo
Sebagai pemilik suara di munas Golkar, ke-38 ketua DPD itu menegaskan taat pada keputusan munas, rapimnas, dan rakernas.
DPD Golkar seluruh provinsi di Indonesia juga menyatakan memberikan mandat pada Airlangga dalam proses negosiasi, strategi, dan momentum terkait Pilpres 2024.
"Kedua, untuk urusan pilpres sebagaimana yang diputuskan dalam munas, rapimnas, dan rakernas, kami sepenuhnya sudah menyerahkan mandat pada Ketua Umum untuk menentukan siapa capres atau cawapresnya."
"Kami sudah melihat ketua umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan parpol," ujar Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar ini.
Lebih lanjut, seluruh DPD Golkar juga mendorong Airlangga bisa tetap bersama dan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk dalam menghadapi Pilpres 2024.
"Kami sangat berharap Pak Airlangga bisa bersama membangun komunikasi yang intensif untuk menghadapi agenda kedepan, agenda pemerintah dan pemilu bersama dengan Pak Jokowi," ujar Doli.
Baca juga: Satu Komando Airlangga Hartarto, Seluruh Ketua DPD Golkar se-Indonesia 100 Persen Menolak Munaslub
Fokus Pemenangan, Abaikan Isu
Waketum DPP Partai Golkar yang juga Ketua Umum DPP Al-Hidayah, Hetifah Sjaifudian, meminta seluruh unsur Golkar mengabaikan tiupan isu perlunya Munaslub Partai Golkar yang dimunculkan pihak-pihak tertentu.