Baca tanpa iklan
"Vanuatu dan MSG mau mengulang lagi cerita yang sama untuk Papua? Terlalu naif dan keliru. Papua di mata hukum internasional adalah sah wilayah kedaulatan Indonesia," tegas Marinus.
Marinus menduga Vanuatu dan forum KTT MSG mempertanyakan kembali status politik Papua. Upaya ini menurutnya adalah bentuk serangan langsung terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.
"Jika diplomasi dead lock atau gagal, pendekatan militer dimungkinkan untuk digunakan. Jika bicara baik-baik tidak mau dengar, maka pukul dan sikat kasih habis. Ini merupakan dinamika hubungan internasional yang sudah lazim terjadi. Vanuatu, Benny Wenda, dan delegasi ULMWP harus paham ketentuan ini," kata Marinus.
Sementara itu, warganet (netizen) menyoroti sikap delegasi Indonesia yang melakukan walk out.
Mereka mendukung sikap tersebut dan "menghajar" Benny Wenda.
"Benny Wenda tidak diakui dalam KTT MSG sebagai pengamat (observer) orang Asli Papua yang ikut dalam sidang. Hanya tuan Oktavianus Mote mantanwakil ketua ULMWP," tulis akun @MNakpapua.
Hal yang senada juga disampaikan aku @interacquiant.
"ULMWP memang tidak pantas duduk di situ. Sikap Indonesia sudah pas," cuit akun tersebut.
Respons senada juga disampaikan akun @BiliWonda. Akun tersebut menyampaikan pesan monohok bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Indonesia not negotiating with terrorists who killed their own brothers and took New Zealand pilots hostage (Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan kelompok teroris yang membunuh saudaranya sendiri dan menyandera pilot Selandia Baru)," tulis akun tersebut.
Akun @serli_rosalinda pun menyatakan hal yang sama. Menurutnya ULMWP tidak bisa melawan kekuatan kebenaran, karena mereka telah berbohong kepada komunitas internasional selama bertahun-tahun.