Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM RI Hari Kurniawan mengatakan jumlah aduan dugaan pelanggaran HAM di Papua yang diterima pada semester pertama tahun 2023 terhitung Januari hingga Juni relatif sedikit.

Dari data yang dipaparkannya, Papua bahkan tidak menempati tiga besar wilayah dengan jumlah aduan dugaan pelanggaran HAM terbanyak.

Baca juga: Kronologis KKB Tembak Penjaga Kios dan Bakar Bangunan di Ilaga Papua, Pelaku Pura-pura Jadi Pembeli

Berdasarkan data yang dipaparkannya, tercatat dari Papua terdapat 28 aduan, Papua Selatan 5 aduan, Papua Tengah 10 aduan, Papua Pegunungan 12 aduan, Papua Barat 2 aduan, dan Papua Barat Daya 2 aduan.

Hal tersebut disampaikannya saat konferensi pers di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Kamis (24/8/2023).

"Kenapa Papua tidak masuk tiga besar padahal konflik di Papua banyak? Jadi memang dari jumlah aduan yang di Komnas. Ini kan kita paparkan jumlah aduannya. Jadi bukan kemudian respon di media, oh ini ada konflik di Papua seperti ini. Tapi jumlah aduan di Papua memang kecil," kata Hari.

Baca juga: KKB Diduga Jadi Pelaku Penembakan Warga Sipil dan Pembakaran Bangunan di Papua Tengah

Namun demikian, kata dia, bukan berarti tidak ada konflik di Papua.

Ia mencontohkan saat melakukan kunjungan bersama sejumlah pejabat Komnas HAM ke Sorong Papua Barat.

Dalam kunjungan tersebut, ia dan pejabat Komnas HAM menerima aduan dari masyarakat adat.

"Bahkan ketika kami turun di Sorong kemarin, saya, Bu Anis, Mbak Mey, ada Pak Gatot, kami menerima aduan di tengah hutan. Menerima aduan dari masyarakat adat. Ketika mereka telpon ke kami ingin mengadu, kami terima dan itu tengah malam yang kita lakukan itu," kata dia.

"Bukan berarti kita melihat bahwa Papua ini konfliknya kecil, nggak. Papua juga cukup besar. Cuma jumlah aduan yang masuk di Komnas memang kecil," sambung dia.

Bahkan, kata dia, Komnas HAM memiliki perhatian khusus terhadap situasi HAM di Papua.

Hal tersebut, kata dia, di antaranya ditunjukkan dengan dibentuknya tim yang khusus memantau isu HAM di Papua.

"Kebetulan saya, Pak Uli (Parulian), dan semua komisioner yang ada duduk di sini (Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dan Wakil Ketua Eksterna Komnas HAM Abdul Haris Semendawai adalah tim Papua, terutama Bu Ketua ya," kata dia.