Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Sudjatmiko membantah tudingan kolega satu partainya Deddy Sitorus yang menyebut ia sempat meminta jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bantahan itu disampaikan Budiman Sudjatmiko saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (22/8/2023).
"Saya tidak pernah meminta jatah menteri," kata Budiman Sudjatmiko.
Budiman Sudjatmiko lalu menceritakan mengenai dirinya justru seharusnya menjadi Menteri Desa (Mendes) pada 2014.
Saat itu, Budiman Sudjatmiko dipanggil oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, kala pelantikan kabinet Jokowi periode pertama.
Pratikno mengatakan kepada Budiman Sudjatmiko bahwa posisi Menteri Desa diperuntukkan kepada Budiman, tetapi urung diberikam karena ada dinamika politik.
"It's oke nggak ada masalah," kata Budiman Sudjatmiko membalas pernyataan Pratikno tersebut yang diceritakan kembali olehnya.
Ia mengatakan hal serupa kembali terjadi lagi pada 2015.
Budiman Sudjatmiko menyebutkan dipanggil lagi oleh Jokowi dan saat itu diberitahu seharusnya mendapatkan kursi Menteri Desa.
"Tapi rupanya ada dinamika politik yang lain-lain, oke," kata Budiman Sudjatmiko.
Budiman Sudjatmiko mengaku saat itu kepada Jokowi bahwa dirinya tidak pandai menjadi menteri.
"Lagipula kalau urusan desa, saya bisa menggerakkan desa tanpa saya harus menjadi menteri', so saya tidak pernah meminta itu," jelas Budiman Sudjatmiko.
Sebelumnya, Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan Budiman Sudjatmiko pernah meminta kepada partai untuk memberikan jaminan agar menjadi menteri.
Deddy menyebut bahwa Budiman meminta untuk menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) walau hanya tiga bulan.
"Dia datang ke kita minta dijamin untuk bisa dapat jatah kursi menteri, walaupun hanya tiga bulan," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (22/8/2023).
Namun, Deddy menuturkan kala itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menolak permintaan Budiman.
Hasto beralasan bahwa penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi dan PDIP tidak bisa memberi jaminan.
"Sama Sekjen ditolak dong. Mana bisa menggaransi itu. Itu kan hak prerogatif presiden. Kita saja pun, hanya bisa merekomendasikan kepada Presiden Jokowi," ujar Deddy.
Dia menuturkan bahwa PDIP membiarkan bagi Budiman untuk berdansa politik.
"Ya biarin aja dulu dia berdansa-dansa, apa namanya jadi penentu lah kalau di dalam kepalanya, entah penentu apa? dia aja nyaleg gagal," imbuhnya.
Adapun pernyataan Deddy ini muncul setelah Budiman menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres).
Padahal, PDIP telah memutuskan mengusung kadernya sendiri, yakni Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.(*)