Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah pesimis wacana penghapusan BBM Pertalite di tahun depan terealisasi.

"Saya pesimis (Terimplementasi) menurut saya dalam jangka pendek 2024 itu tidak mungkin, apalagi pemerintah sekarang mau berganti," kata Trubus dihubungi Kamis (31/8/2023).

Baca juga: Pertamina Masih Kaji Hapus Pertalite Diganti Pertamax Green 92

Kemudian dikatakannya terlebih tahun depan ada pesta demokrasi pemilihan umum atau pemilu. Penghapus Pertalite bisa jadi alat politisasi.

"Nanti bisa jadi politisasi besar-besaran itu (Penghapusan Pertalite) karena nanti partai-partai di tahun 2024 bakal mencari suara semua," katanya.

Ia melanjutkan kalaupun nanti Pemilu sudah selesai tetap menjadi masalah.

Baca juga: Digantikan Pertamax Green 92, Tahun Depan Pertalite Dihapus

"Karena belum tentu Presiden dan Menteri berikutnya mau mengimplementasikan hal itu. Dan Bu Nicke belum tentu juga jadi Dirut," kata Trubus.

"Jadi intinya kalau mau mengganti itu silahkan, tapi harus dipikirkan masyarakat kelas bawah dapat apa. Misalnya pakai kendaraan listrik. Pemerintah harus ganti motor listrik, anggarannya malah lebih besar lagi," tegasnya.

Diketahui Pertamina (Persero) berencana untuk menghapus bahan bakar minyak (BBM) RON 90 atau Pertalite mulai tahun 2024.

Dihapusnya Pertalite dalam daftar produk BBM Pertamina dilakukan sejalan dengan langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni Program Langit Biru.

Tujuannya untuk menurunkan emisi kendaraan akibat emisi BBM berkualitas rendah.

Atau melonjak sebesar 19,5 persen dari anggaran pada tahun 2021 lalu dimana saat itu dari impor gas hanya berkisar 4,09 miliar dolar AS.

Baca juga: Bos Pertamina Sebut Perubahan Pertalite Jadi Pertamax Green 92 Masih Usulan

"Ini kita lanjutkan sesuai dengan rencana Program Langit Biru tahap dua, di mana BBM subsidi kita naikan dari RON 90 ke RON 92. Karena aturan KLHK itu menyatakan oktan number yang boleh dijual di Indonesia itu minimal 91," kata Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati, Rabu (30/8/2023), dikutip dari kanal YouTube Komisi VII DPR RI Channel.