TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berbagai spekulasi liar muncul tak lama berselang setelah pernyataan politik Partai Demokrat yang secara terbuka menyatakan kecewa atas keputusan Surya Paloh menduetkan bakal Calon Presiden Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Salah satu spekulasi tersebut adalah ada deal diam-diam antara Surya Paloh dengan Jokowi sebelumnya yang kemudian berujung pada sikap determinasi Surya Paloh, menurut versi Partai Demokrat yang memutuskan memasangkan Anies dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Terlebih, sebelumnya ada pernyataaan politik dari Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendi Choirie yang mengungkapkan, safari politik calon presiden (capres) dari partainya, Anies Baswedan, sering diganggu oleh oknum dari salah satu institusi negara.

Effendy Choirie mengatakan, hampir semua gangguan itu jenisnya sama.

"Daerah yang dihadiri Mas Anies itu selalu ada gangguan. Jenisnya ada yang sama. Ada yang tidak. Kalau spanduk sama. Hampir semuanya pakai spanduk," kata Effendi Choirie , saat ditemui di Jakarta Timur, Senin (13/2/2023) malam.

Effendi Choirie menuturkan, spanduk-spanduk yang dibuat untuk mengganggu safari politik Anies Baswedan itu berisi pembatalan kedatangan Eks Gubernur DKI Jakarta ke daerah yang dituju.

"'Anies tidak jadi datang ke Banten'. 'Anies Batal ke Suku Baduy'," ungkapnya.

"Jadi saya tahu. Saya dapat info yang sangat akurat bahwa itu kerjaan oknum atau institusi dari salah satu institusi negara," ungkap Effendy.

Baca juga: Sempat Alot, Dewan Syura PKB Sambut Baik Pinangan NasDem Duetkan Anies & Cak Imin

Di kesempatan lain, Effendy Choirie menyinggung tentang gangguan terhadap bisnis Surya Paloh yang digeluti lewat sejumlah perusahaan miliknya.

Mengutip dari Kompas TV, pria yang akrab disapa Gus Choi ini menyebutkan bahwa perusahaan milik Surya Paloh diganggu oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Gangguan itu mulai terjadi sejak NasDem mendeklarasikan  mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024.

Awalnya, Gus Choi menepis anggapan bahwa NasDem ragu telah mengusung Anies gara-gara nama bakal calon wakil presiden (cawapres) tak kunjung diumumkan.

Sebaliknya, ia mengatakan, NasDem justru berani mengambil berbagai risiko termasuk berhadapan dengan Presiden Jokowi yang dianggap tidak mendukung Anies sebagai bakal capres.

"Bagi NasDem tidak ada masalah kapan saja diumumkan. Dengan siapa saja terserah. Jadi kalau ada yang ragu dengan Nasdem? Bagaimana NasDem itu ragu. NasDem itu yang mengumumkan (Anies)," kata Gus Choi seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu 27 Agustus 2023.

Baca juga: NasDem-PKB Diam-diam Kerja Sama, Partai Demokrat Kecewa: Pengkhianatan Terhadap Koalisi

"Risiko berhadapan dengan Jokowi. Risiko perusahaan Pak Surya Paloh diganggu pemerintahan sekarang," ujarnya.

Gus Choi meminta partai politik (parpol) di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tak meragukan komitmen NasDem untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Jadi kalau ada yang ragu dengan NasDem. Bagaimana NasDem itu ragu. NasDem itu yang mengumumkan. Berani mengambil risiko."

"Risiko berhadapan dengan Jokowi. Risiko perusahaan Pak Surya Paloh diganggu pemerintahan sekarang," kata Gus Choi di Gedung Akademi Bela Negara NasDem, Jakarta Selatan, Minggu (27/8/2023).

Hal-hal inilah yang memunculkan spekulasi ada dugaan deal terselubung Surya Paloh dan Jokowi di balik munculnya nama Cak Imin yang selama hampir 10 tahun ini dia dan PKB, partai yang dipimpinnya merupakan bagian dari koalisi di Istana.

Partai Demokrat sendiri amat risau kalau-kalau Anies batal meminang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapresnya di Pilpres 2023.

Kemarin, Partai Demokrat membongkar isi surat pendek Anies Baswedan yang ditulis tangan sendiri oleh Anies yang isinya meminta kesediaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang.

Surat itu menurut Partai Demokrat dibuat Anies pada 25 Agustus 2023, atau tidak sampai satu pekan sebelum Demokrat mengetahui Anies "berpaling" memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membenarkan surat tersebut ditulis Anies minggu lalu.

"Surat Anies ke AHY minggu lalu," ujar Herzaky saat dimintai konfirmasi, Jumat (1/9/2023).

Di dalamnya, disebutkan surat dibuat dan disaksikan oleh 2 orang. Pada intinya, surat Anies itu berisi permintaan agar AHY menjadi pasangannya di Pilpres 2024.

Apa tanggapan Jokowi atas berbagai spekulasi yang menuding dirinya ada deal dengan Surya Paloh terkait kepentingan Pilpres 2023?

Jokowi Mengaku Bertemu Surya Paloh

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenarkan adanya pertemuan dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis petang (31/8/2023). Jokowi mengatakan pertemuan tersebut merupakan pertemuan biasa.

"Ya pertemuan biasa. Pertemuan biasa," kata Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat, (1/9/2023).

Jokowi tidak menjelaskan isi pertemuan dengan Surya Paloh tersebut. Namun ia membantah bahwa pertemuan membahas NasDem yang berkoalisi dengan PKB mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Pilpres 2024.

"Ndak ada. Ndak ada," katanya.

Masalah kerjasama politik atau koalisi begitupun sebaliknya keluar koalisi, kata Presiden merupakan ranah partai politik dan bukan urusan dirinya.

"Urusannya ketua-ketua partai. Urusan partai," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Umum NasDem Surya Paloh menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis petang (31/8/2023).

Surya Paloh disebut menggunakan mobil Lexus dan masuk melalui pinta Bali samping masjid Baiturrahim komplek Istana. Pintu tersebut merupakan akses masuk bagi tamu VVIP Presiden Jokowi.

Apapun, terlepas dari benar tidaknya ada keterlibatan Jokowi di balik munculnya nama Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies, kabar ini menyesakkan dada bagi para elit Partai Demokrat.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya tegas-tegas menyebut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah berkhianat terhadap Koalisi Perubahan karena secara sepihak menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan.

Ia mengungkapkan, keputusan itu diambil setelah Surya dan Cak Imin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

“Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Ia mengatakan, Surya Paloh langsung memanggil Anies pada malam itu juga untuk menyampaikan keputusan tersebut.

Sehari setelahnya, Rabu (30/8/2023), Anies tak mengatakan informasi itu pada Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” ucap dia.

Padahal, menurut versi Demokrat, Anies telah mengutarakan niatnya menjadikan AHY sebagai cawapresnya. Bahkan, Anies mengungkit mendapat petuah dari guru spritual dan ibunya agar berduet dengan AHY.

Demokrat pun menuding Anies dan Surya Paloh telah berkhianat terhadap komitmen awal yang dibentuk oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail/Ibriza Fasti