Dia menerka, dua kasus itu dilokalisasi agar tidak mengganggu tingkat keterpilihan Ganjar yang kini sudah diusung menjadi calon presiden pada Pemilu 2024.

“Jadi, saya melihatnya, tadi, untuk kepentingan elektoral pasti kasus-kasus tersebut dikondisikan agar tidak keluar, agar tidak mencoreng elektoral Ganjar Pranowo,” ucapnya.

Dalam konteks politik, menurut Ujang, menutup-nutupi isu negatif merupakan strategi yang lumrah dilakukan para politikus. Dengan demikian, konflik-konflik yang mengemuka seolah-olah dianggap sudah ditangani. 

“Kalau dikondisikan saja agar tidak muncul, tapi akar persoalan masih ada, masyarakat kan akan merasa tertekan, merasa kecewa. Dan suatu saat akan muncul kembali pasca-pilpres (pemilihan presiden),” jelas dia.

Baca juga: Jika Dulu Panas, Kini Pengukuran Wadas Penuh Canda Tawa

Terkait pembangunan pabrik semen di Kendeng, Ganjar telah mengikuti instruksi pemerintah pusat untuk moratorium. 

Dalam sebuah rapat koordinasi di Jateng, Ganjar juga sempat menyatakan mencabut izin pembangunan pabrik dan penambangan lantaran berisiko merusak lingkungan. 

Adapun terkait konflik Wadas, Ganjar menyebut sudah memberikan ganti rugi Rp11 miliar kepada ketua kelompok yang menolak pembangunan Bendungan Bener. 

Selain itu, dia juga sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait progres proyek tersebut. 

“Ini nanti akan menyelesaikan satu pengendalian banjir. Dua, suplai air dan kemudian derivat turunan dari proyek itu,” kata Ganjar di Rakernas XVI Apeksi yang diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan, belum lama ini.