Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berharap masyarakat berperan aktif melaporkan jika ada penyebaran berita hoaks, ujaran SARA, dan ujaran kebencian.

Hal ini, kata Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda, penyebaran hoaks terkhususnya di media sosial (medsos) akan memuncak seiring kian dekatnya tahapan Pemilu 2024.

“Paling penting adalah dalam konteks kita dalam terjadi pergeseran kontestasi pemilu, pasti akan ada gesekan. Yang sebelumnya secara luring, sekarang menjadi daring," kata Herwyn dalam keterangannya, Rabu (6/9/2023).

"Tugas utama kita adalah, mari kita lakukan terlebih dahulu menyaring informasi untuk cek fakta, sebelum kita bagikan ke pihak lain. Dengan itu kita sudah membantu masyarakat supaya kita juga bisa mengangkat perintah undang-undang dasar yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,” tambahnya.

Melalui perspektif kelembagaan, Herwyn mengatakan Bawaslu juga akan melakukan pengawasan dan mencermati konten internet.

Baik dari akun resmi media sosial partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan tim kampanye yang terdaftar di di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mencatat hasil pengawasan konten internet yang diduga mengandung pelanggaran administrasi dan atau pidana.

Lebih lanjut Herwyn menyampaikan, berdasarkan data yang ada pada 2019 silam, sebanyak 501 isu hoaks menyebar pada saat tersebut dan itu merupakan puncak dari penyebaran hoaks pada gelaran Pemilu 2019.

Hal ini, jelasnya, perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada pemilu yang meliputi muncul dan menguatnya polarisasi di tengah masyarakat; munculnya ketidakpercayaan pada penyelenggara Pemilu; kemudian masyarakat menjadi tidak percaya pada hasil Pemilu yang berakhir pada kekerasan.