Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta Bandung akan dioperasikan pada awal Oktober mendatang.

Namun hingga kini pemerintah belum mengumumkan secara resmi berapa tarif tiket kereta cepat hasil kerjasama dengan pemerintah China tersebut.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa yang menentukan tarif kereta cepat tersebut adalah manajemen kereta yakni PT Kereta Cepat Indonesia China yang terdiri atas konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan China Railway International Company Limited.

"Nanti yang menentukan manajemen kereta cepat berdasarkan tentu saja konsultasi dengan Kemenhub," katanya usai menjajal Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu, (13/9/2023).

Presiden memastikan tidak ada Public Service Obligation (PSO) atau subsidi tarif tiket kereta cepat tersebut.

"Tidak ada subsidi," katanya.

Mengenai tarif tiket KCJB yang dinilai mahal apabila tidak disubsidi menurut Presiden akan ada kalkukasinya nanti. Yang pasti kata Presiden kereta cepat tersebut hadir untuk mendorong masyarakat agar berpindah moda transportasi dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.

"Ya semua kan ada kalkulasinya ada hitungannya. Tapi apapun yang penting kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi masal baik kereta cepat, MRT, LRT, dan Bus," pungkasnya.