Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gifa Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (KB FKPPI) Pontjo Sutowo mengingatkan bahaya polarisasi pada pemilu 2024 mendatang.

Ia menyadari kader-kader KB FKPPI saat ini tersebar di berbagai partai politik.

Namun demikian, ia tidak mau hanya karena perbedaan pilihan dalam pemilu lantas FKPPI terpecah belah.

Hal tersebut disampaikannya dalam amanatnya pada acara Dialog Kebangsaan dan Syukuran HUT ke-45 FKPPI di Lagoon Hotel Sultan, Jakarta pada Selasa (12/9/2023).

"Perlu saya ingatkan karena penglaman pada pemilu, pilpres, pilkada yang lalu menyebabkan polarisasi yang tajam dalam masyarakat kita bahkan pembelahan publik yang terus berlangsung sekalipun pemilu telah lama selesai," kata Pontjo.

"Kondisi ini tentu sangat memperihatinkan kita sekaligus mengkhawatirkan karena sangat tidak konstruktif bagi bangsa Indonesia yang sedang berjuang mencapai cita-cita kemerdekaannya dan eskalasi tersebut sangat berpotensi mengancam kebhinneka tunggal ikaan yang sudah kita sepakati bersama sebagai salah satu konsensus moral bangsa Indonesia," sambung dia.

Baca juga: Hadiri HUT ke-45 FKPPI, Prabowo: FKPPI adalah Pewaris Utama Kemurnian Nilai-Nilai Pancasila

KB FKPPI, kata dia, adalah alat pemersatu untuk mencapai tujuan bersama.

Ia berharap konflik-konflik politik yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu terutama jika mengarah pada perpecahan bangsa dapat direspons oleh semua pihak untuk kepentingan bersama untuk kemenangan bersama.

"Semua diharapkan tidak hanya bersikap pragmatis dan merespons konflik politik tetapi bekerja sama menciptakan ruang kompromi atau konsensus yang mampu mengatasi perbedaan," kata Pontjo.

Baca juga: Guyonan Prabowo saat HUT FKPPI: Kalau Anak Purnawirawan Nggak Dukung Gue Kebangetan!

Dalam kehidupan demokrasi khususnya demokrasi dalam masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia, kata dia, perbedaan pandangan memang hal yang tidak bisa dielakkan.

Sebab, kata dia, justru perbedaan itulah memperkaya dan memelihara keberlanjutan demokrasi.

Ia mengingatkan demokrasi tidak boleh merobek persatuan dan kesatuan Indonesia.

Demokrasi, kata dia, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam ikut menentukan arah transformasi bangsa menuju cita-cita proklamasi.

Pontjo pun meminta agar tidak mengecilkan makna demokrasi menjadi sekadar perebutan kekuasaan.

"Oleh karena itu sistem demokrasi yang hendak dibangun harus bercita kerakyatan, menjamin tersalurnya partisipasi politik segenap rakyat melalui berbagai lembaga perwakilan, dan keikutsertaan segenap rakyat dalam segala bidang pembaruan," kata dia.

Semangat kebersamaan dan gotong royong, kata dia, merupakan ciri bangsa Indonesia yang sudah terkonstruksi dan melembaga dalam masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, menurutnya hal tersebut harus menjadi rujukan kita dalam berbeda pandangan atau berbeda pilihan politik.

"Hanya dengan menyadari inilah slogan FKPPI Bersatu Berdaulat dapat kita kumandangkan secara terus menerus," kata dia.

Menyikapi perkembangan situasi Bangsa dan negara Indonesia akhir-akhir ini, ia menyampaikan sejunlah pesan kepada seluruh kader-kader KB FKPPI.

Pertama, kata dia, KB FKPPI wajib mengawal dan mengoreksi jalannya tata kelola kenegaraan agar sesuai dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, pembukaan UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan wawasan nusantara sebagaimana digariskan dan dicitakan oleh para pendiri bangsa.

Hal tersebut, kata Pontjo, karena KB FKPPI merupakan organisasi bela negara yang lahir untuk memperjuangkan keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, ia berpesan agar KB FKPPI dengan komponen bangsa lainnya terus mensosialisasi dan ikut melakukan evaluasi menyeluruh, koreksi, dan penyempurnaan UUD 1945 hasil empat kali amandemen melalui mekanisme kaji ulang dalam memperkuat titik fungsi Pancasila sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik tuju.

Ia juga bepesan agar para kader terus melakukan koordinasi dan kaderisasi dengan senantiasa memperhatikan perkembangan lingkungan dan tatanan kekinian.

Hal tersebut menurutnya perlu dilakukan agar FKPPI menjadi organisasi yang visioner sekaligus responsif untuk mampu neningkatkan karya pengabdiannya dalam ikut membangun negeri, terwujudnya Indonesia yang bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya, ia berpesan kepada para kader agar selalu meningkatkan kewaspadaan dan menghindari sikap abai terhadap setiap perkembangan yang terjadi dan kemungkinan ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia.

Sehingga, kata dia, ancaman tersebut dapat dicegah secara dini, ditangkal dan dilawan secara terukur.

"Dalam mengahadapi pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang, agar FKPPI dapat menjadi pelopor dalam menggelorakan semangat persatuan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi kemungkinan terjadinya perpecahan dalam masyarakat hanya karena perbedaan pandangan dan pilihan politik," kata dia.