TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usulan agar Jokowi (Joko Widodo) menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan bukan hal baru.

Sebelum disampaikan putra sulung Presiden RI pertama Sukarno, sekaligus kakak Megawati Soekarnoputri, yakni Guntur Sukarno, usulan itu juga pernah dilontarkan Koordinator Nasional Kami-Ganjar, Joko Priyoski.

Joko pernah berharap Jokowi menjadi Ketum PDIP.

Menurut Joko Priyoski, PDIP bukanlah partai kerajaan.

Sehingga Jokowi layak menduduki kursi ketua umum partai tersebut.

Menanggapi hal itu, pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin menyatakan itu bukan hal baru dan dirinya pesimistis akan bisa mengubah konstelasi politik internal PDIP.

Menurut Ujang, hal itu karena AD/ART PDIP yang membuat sistem keputusan memilih calon presiden dari PDIP berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sepenuhnya.

“Ya isu pengambilalihan Ketua Umum PDI Perjuangan ini kan sudah lama ya. Jokowi meskipun pengen pun tetap saja tidak bisa, karena sudah 'dipagari' dengan AD/ART-nya bahwa semuanya berdasarkan keputusan Ketum Megawati."

"Sebelumnya juga berdasarkan AD/ART PDIP sistemnya kan bukan pemilihan, tapi usulan dari struktur partai tingkat bawah, yang usulannya semua adalah prerogatif Megawati," kata Ujang dikutip dari pemberitaan, Kamis (28/10/2022).

Menurutnya, selama masih ada Megawati maka kepemimpinan dan keputusan akhir apapun di PDIP bakal berada di tangan Megawati sepenuhnya.

Menurutnya, meskipun adanya keinginan, Jokowi tetap tidak bisa menjadi Ketum PDIP. 

“Istilahnya 'pemilik saham' PDIP kan Megawati, dan Jokowi bukan salah satu pemilik saham PDIP. Begitu pun soal bahwa kepemimpinan PDIP akan diteruskan oleh trah Soekarno, nah Jokowi bukan trah Soekarno."

Baca juga: Megawati Heran Pernyataan Jokowi Petugas Partai Dipersoalkan: Saya Dibilang Sombong

"Megawati pasti akan memberikan atau mendelegasikan kepemimpinan PDIP kepada anak-anaknya untuk melanjutkan estafet trah Soekarno itu," terang Ujang.

Oleh karena itu, Ujang melihat adanya skenario pembenturan antara Jokowi dengan Megawati, di balik upaya untuk menaikkan nilai tawar Ganjar Pranowo yang didukung relawan Kami-Ganjar untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024.