TRIBUNNEWS.COM - Inilah respons Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Gerindra soal isu reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.
Isu soal reshuffle kabinet kembali menguat setelah Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, (2/10/2023).
Meski begitu, Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi atau Awiek, tak yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal merombak susunan Kabinet Indonesia Maju.
Baca juga: Mahfud MD: Saya Tidak Melihat Tanda-tanda Reshuffle, Tapi Presiden Tentu Punya Pertimbangan Lain
Ia berpendapat, dengan masa kerja pemerintahan Jokowi yang tinggal menyisakan setahun, kecil kemungkinan akan terjadi reshuffle kabinet.
“Reshuffle itu merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo sebagai user, saya kira kita tidak bisa maksa-maksa,” ujar Awiek di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2023), dikutip dari Kompas.com.
Awiek kemudian berpendapat bahwa semua keputusan ini ada di tangan Jokowi.
Proses perombakan kabinet bisa berjalan selama Jokowi merasa membutuhkan figur baru yang duduk sebagai menteri.
“Reshuffle di ujung tahun itu ketika menterinya ada masalah,” ucapnya.
Sementara itu, PSI mengaku belum mengetahui perihal kabar perombakan (reshuffle) kabinet dalam waktu dekat.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PSI sekaligus Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Raja Juli Antoni.
Raja justru sempat berkelakar jangan-jangan dirinya yang di-reshuffle oleh Jokowi.
"Saya belum tahu," kata Raja Juli di Kantor PGI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).
Ia bahkan sempat mengecek grup WhatsApp dan tidak ada kabar soal perombakan kabinet.
"Tadi pagi saya lihat grup kabinet masih normal saja," terangnya.
Kemudian, Partai Gerindra melalui sang Sekretaris Jenderal (Sekjen), Ahmad Muzani, menyebutkan reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi.
Khususnya untuk mengevaluasi menteri yang juga pembantu presiden di dalam kabinet.
"Reshuffle itu kan menjadi hak prerogatif presiden dalam sistem pemerintahan presidensil presiden berhak melakukan evaluasi terhadap pembantu-pembantunya," kata Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Oleh karena itu, Muzani menyebut reshuffle merupakan kewenangan penuh yang dimiliki oleh Presiden Jokowi.
Di sisi lain, sama seperti PSI, ia pun mengaku belum mendengar Presiden Jokowi bakal mereshuffle menterinya.
"Saya belum dengar. Saya belum dengar saya belum mendapatkan informasi tentang hal itu," ujarnya.
Kata Mahfud MD dan Presiden Jokowi
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, turut memberikan komentar soal isu reshuffle kabinet.
Menurutnya, saat ini di Kabinet Indonesia Maju situasinya sedang aman-aman saja. Ia tak melihat ada tanda-tanda reshuffle.
"Nggak tahu. Reshuffle itu wewenang sepenuhnya presiden. Tapi perasaan saya dan keterlibatan saya, di kabinet itu nggak ada sesuatu pun yang terganggu. Sampai saat ini," kata Mahfud usai acara di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada Selasa (3/10/2023).
"Sehingga saya tidak melihat ada tanda-tanda reshuffle. Tapi presiden tentu punya pertimbangan lain," sambungnya.
Ketika ditanya lebih jauh terkait dua nama menteri yang saat ini terseret dalam kasus hukum, Mahfud kembali menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Saya enggak tahu lah, tunggu presiden saja, itu hak prerogatif presiden," kata Mahfud.
Sebelumnya santer terdengar isu akan Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.
Nama-nama menteri yang terseret kasus hukum dikabarkan akan diganti olehnya.
Meski begitu, sampai sekarang masih belum ada konfirmasi resmi soal reshuffle kabinet tersebut.
Sejumlah menteri yang terseret kasus hukum di antaranya Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, yang terseret pusaran perkara korupsi pengadaan BTS 4G di Kominfo.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah berbicara soal isu perombakan kabinet atau reshuffle yang akan dilakukannya dalam waktu dekat.
Presiden saat itu tidak membantah atau mengiyakan soal isu tersebut dan justru menanyakan sumber awal isu tersebut muncul.
"Denger dari mana," kata Jokowi usai acara Istana Berbatik di Halaman Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu malam (1/10/2023).
(Tribunnews.com/Deni/Reza Deni/Igman Ibrahim/Gita Irawan)(Kompas.com/Tatang Guritno/Icha Rastika)