Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Partai Demokrat pun memberikan tanggapan mengenai kabar tersebut.
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan reshuffle adalah hak prerogratif Presiden Jokowi.
Mereka pun menghormati Eks Wali Kota Solo itu untuk memilih menterinya.
"Reshuffle hak prerogatif Presiden. Kami menghormati hak Presiden Joko Widodo untuk memilih menteri-menterinya. Termasuk mempertahankan, maupun mengganti para menterinya," kata Herzaky kepada wartawan, Rabu (4/10/2023).
Herzaky pun meyakini Presiden Jokowi ingin memilih orang terbaiknya untuk memimpin negeri.
Apalagi, masa jabatan Presiden Jokowi telah memasuki masa terakhir.
"Beliau tentunya ingin orang-orang terbaik yang memimpin negeri ini, membantu beliau menuntaskan amanah sebagai presiden di tahun terakhir. Tak paslah kalau kami membahas ini. Bukan ranah kami," tandasnya.
Sebelumnya, isu perombakan kabinet santer terdengar akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.
Sejumlah nama Menteri yang terseret kasus hukum dikabarkan akan diganti oleh Presiden Jokowi.
Meskipun demikian belum ada konfirmasi resmi bahwa reshuffle kabinet tersebut akan dilakukan.
Baca juga: Mahfud MD: Saya Tidak Melihat Tanda-tanda Reshuffle, Tapi Presiden Tentu Punya Pertimbangan Lain
Sejumlah menteri yang terseret kasus hukum diantaranya yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK pun telah melakukan penggeledahan Kantor Kementerian Pertanian di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Tak hanya itu, KPK juga sudah menggeledah rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan.
Selain SYL ada juga Menpora Dito Ariotedjo yang terseret pusaran perkara korupsi pengadaan BTS 4G di Kominfo.
Ia disebut oleh saksi mahkota yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (26/9/2023).
Dito disebut menerima aliran dana untuk mengamankan perkara kasus korupsi BTS 4G Kominfo.
Terkait hal tersebut Dito membantahnya. Ia mengatakan telah menyampaikan duduk permasalahan tersebut secara resmi ke aparat penegak hukum.
"Oh semua sudah disampaikan secara resmi dan formil," katanya usai menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10/2023).
Baca juga: Menpora Dito Ariotedjo Disebut di Persidangan Korupsi BTS Kominfo, Iming-imingi Pengamanan Perkara
Dito tidak ambil pusing dengan kabar dirinya akan terkena perombakan kabinet atau reshuffle. Menurutnya jabatan merupakan amanah yang bisa datang kapan saja.
"Ah jabatan kan datang kapan saja bisa diambil kapan saja," kata Dito.
Dito mengatakan dirinya saat ini fokus bekerja. Ia tidak memikirkan soal isu perombakan kabinet atau yang lainnya.
"Kita yang penting kerja yang terbaik saja mas," katanya.