TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengungkap dampak merusak praktik politik dinasti yang dianggap kini tengah meranjingi palagan politik Tanah Air.

Dia mengatakan, politik dinasti dapat merusak demokrasi. Sebab kontrol terhadap kekuasaan akan melemah.

"Kontrol kekuasaan akan menjadi lemah apabila relasi-relasi kekerabatan itu ada dalam institusi-institusi politik. Karena yang satu akan permisif pada institusi, atau bahkan membukakan jalan kerabatnya yang menduduki jabatan tertentu," kata Bivitri dalam diskusi publik yang bertajuk Dinasti Politik Jokowi di UIN, Jakarta, dikutip pada Rabu (4/10/2023).

Baca juga: Terbentuknya Dinasti Politik Jokowi, Pengamat: Itu Hal Lumrah di Negara Demokrasi

Dia mencontohkan apa yang terjadi dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi merupakan pimpinan dalam cabang kekuasaan eksekutif, sementara cabang kekuasaan lainnya, yudikatif yakni Mahkamah Konstitusi (MK) diketuai oleh adik ipar Jokowi, yaitu Anwar Usman.

Buntutnya, kata Bivitri MK sedikit bisa disetir oleh ipar Jokowi itu.

"Kalau kita bicara etik harusnya Ketua MK (Anwar Usman) mundur. Karena ada benturan kepentingan," ujarnya.

Diketahui saat ini sedang bergulir gugatan batas usia cawapres. Sejumlah pihak menggugat usia cawapres diturunkan menjadi 35 tahun, dari sebelumnya 40 tahun.

Gugatan lain juga meminta syarat capres atau cawapres sudah pernah menjadi kepala daerah.

Baca juga: Jokowi, Kaesang, Dinasti Politik, dan Image Petugas Partai

Jika itu dibiarkan, maka menurut Bivitri akan memberikan jalan bagi praktik korupsi. Bahkan bisa lebih parah pada muara pembajakan terhadap demokrasi.

Bivitri menjelaskan pembajakan demokrasi lewat cara demokratik adalah lewat cara-cara prosedural yang seakan-akan sesuai aturan.

"Nancy Bermeo bilang, 'democratic backsliding' yaitu demokrasi yang dibajak tetapi dengan cara yang demokrasi," katanya.

Bahaya lain dinasti politik juga membuat konsentrasi kekuasaan hanya tersebar di beberapa titik. Kekuasaan akhirnya hanya dimiliki lingkaran orang-orang yang sama.

"Akibatnya demokrasi kita tidak substantif, semua prosedural belaka. Dan ini sekarang yang sedang terjadi," ujar Bivitri.

Konsentrasi politik ke lingkaran tertentu dapat membuat luaran kebijakan tidak inovatif atau tidak banyak berubah. Sebab pihak-pihak berkuasa hanya meneruskan ataupun mereproduksi kebijakan pendahulu mereka.