TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan jaringan internet berbasis satelit, Starlink menjadi sebuah terobosan di era infomasi telekomunikasi yang terus berkembang maju.

Menteri Budi juga menyebut, bahwa teknologi Starlink ini cocok untuk wilayah kepulauan seperti Indonesia.

Apalagi, pemanfaatan satelit LEO yang berjarak kurang lebih 300 Km dari permukaan bumi memungkinkan pancarannya bisa menembus wilayah-wilayab yang sulit terjangkau sebelumnya.

Hal itu disampaikan Budi Arie Setiadi saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

"Ya (Starlink) suatu teknologi baru, disrupsi di mana teknologi ini memungkinkan dari satelit Leo yang berorbit, yang ketinggian 300 Km, sehingga pancaraan internet, dan memang ini cocok sebenarnya (kondisi Indonesia)," kata Budi Arie.

Menteri Budi juga mengungkapkan, bahwa saat ini teknologi seluller yang ada di Indonesia atau akses konektivitas internet terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, menggunakan fiber optik.

Kedua, seluller broadband dan ketinggal satelit. Namun, Budi Arie yang juga Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) ini menambahkan, saat ini terus dikembangkan penggabungan ketiga akses konektivitas internet itu.

"Nah ini ada gabungan lagi namanya Fixed Mobile Convergence, penggabungan dari semua sistem ini."

Budi Arie juga mengatakan, jika saat ini Indonesia turut menghadapi adanya tantangan soal kecepatan internet.

Di mana, internet di Indonesia masih tergolong tingkat kecepatannya hanya memcapai 22 Mpbs.

Padahal, menurut Budi, perlunya loncatan yang cepat dalam memberikan pelayanan kecepatan internet bagi masyarakat. Apalagi, Indonesia kini terus menuju menjadi negara maju.

"Kita di angka 22 Mbps, nah untuk menjadi negara maju kita harus lompat menjadi soal berapa keperluannya kecepetan itu penting. Jadi selain iklim ekosistem industri yang sehat, kualitas kecepatan internet juga harus memadahi," terangnya.

Menteri Budi juga mengatakan, sedikitnya masih ada kurang lebih 20 persen masyarakat di Indonesia yang belum mendapat akses internet.

Sehingga, ini menjadi pekerjaan rumah bagi kementeriannya dalam memenuhi hak menerika layanan internet.