Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Wakil Presiden KH Maruf Amin mengajak negara Asia dan Afrika membangun posisi strategis dalam kerangka hukum internasional.

Hal tersebut diungkapkan Maruf Amin dalam penyelenggaraan Sesi Tahunan ke-61 Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) di Bali Nusa Dua Convention Center, Benoa, Kabupaten Badung, Bali, Senin (16/10/2023).

Dirinya mengajak negara peserta AALCO untuk menyudahi kejahatan antarnegara.

“AALCO harus terus menghidupkan semangat solidaritas antarbangsa, dan memperjuangkan suara bangsa Asia-Afrika dalam pembentukan arsitektur hukum internasional, serta memerangi kejahatan transnasional dan mengembalikan aset hasil kejahatan transnasional," ujar Maruf.

AALCO, menurut Maruf, harus dapat menawarkan solusi terhadap kejahatan transnasional khususnya di perairan yang terbukti merugikan banyak negara di Asia dan Afrika.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Minta Pembangunan Papua Mandiri Berpedoman pada RIPPP

“Saya mendorong AALCO untuk memberikan konsep solusi yang mencerminkan sinergi dan respons terintegrasi bangsa-bangsa Asia-Afrika atas tindak pidana transnasional di laut yang mengancam jiwa dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Maruf berharap AALCO dapat memainkan peran penting dalam merumuskan hukum internasional yang memberikan ruang bagi kepentingan bersama.

Baca juga: Wapres Maruf Minta Pelaku Usaha Produk Pangan Wajib Bersertifikat Halal

“AALCO mesti menguatkan peran dalam membentuk kerangka hukum yang akan menjadi fondasi bagi kemitraan antarnegara yang saling menguntungkan, khususnya dalam merespons berbagai persoalan global," keta Maruf.

Sesi Tahunan ini dihadiri oleh perwakilan 33 Negara anggota AALCO, di antaranya Menteri Bidang Kehakiman dan Hukum Oman Abdullah Mohammed Saeed Al-Saidi, Menteri Bidang Keadilan Kuwait HE Masoud Mohamed Al-Ameri, Menteri Bidang Keadilan Palestina Moh'd Fahad A. Shalaldeh, Menteri Bidang Kehakiman Afrika Selatan Ronald Ozzy Lamola, Wakil Menteri Bidang Kehakiman Arab Saudi H DR Najem al-Zaid, serta Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam Minh Vu Nguyen.