Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mewanti-wanti soal ego sektoral antara sektoral antara Mabes TNI dan Angkatan hingga iming-iming partai politik.

Dalam arahannya, Yudo mewanti-wanti agar jangan ada ego sektoral dan tumpang tindih perintah dalam pelaksanaan tugas.

Hal tersebut disampaikannya didampingi Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan saat memimpin briefing pagi Badan Pelaksana Pusat (Balakspus) jajaran Mabes TNI di Ruang Hening Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur pada Senin (30/10/2023).

"Untuk jajaran Mabes TNI fungsinya jelas sebagai pengguna kekuatan atau manajerial dan masing-masing Angkatan sebagai pembina kekuatan," kata Yudo dalam keterangan resmi Puspen TNI pada Senin (30/10/2023).

Yudo juga menekankan soal anggaran dan perencanaan agar dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.  

Baca juga: Jokowi Ajukan Nama Calon Panglima TNI Pengganti Yudo Margono ke DPR Siang Tadi

Ia juga mengingatkan jajarannya agar jangan sampai mewariskan bebas permasalahan kepada pengganti mereka di kemudian hari.

"Tidak ada lagi kegiatan yang lintas tahun, laksanakan tertib administrasi dan yang paling penting jangan wariskan beban permasalahan kepada pengganti kita," kata Yudo.

Yudo juga menekankan kepada para Kabalakpus untuk menginventarisir barang-barang yang dibutuhkan. 

Ia meminta agar mereka mengelola dengan baik barang inventaris yang telah diberikan dan juga mengurus keabsahan kepemilikannya.

"Pergunakan barang sesuai peruntukan dan rawat dengan baik barang tersebut, bila memang sudah tidak layak segera ajukan penghapusan dan tidak perlu disimpan dalam gudang," kata dia.

"Mabes TNI sebagai leading sektor dan sebagai pengayom bagi angkatan, untuk itu bagaimanapun caranya TNI harus solid. Dengan Polri kita mampu bersinergi,  dengan lain Matra kita harus bisa lebih solid lagi," sambung Yudo.

Di akhir penekanannya Yudo kembali mengingatkan kepada para Kabalakpus dalam menghadapi tahun politik agar Mabes TNI mampu membuktikan dan menjadi pelopor netralitas TNI.

"TNI jangan terpengaruh dengan iming-iming partai politik untuk ikut terlibat atau mendukung. Bila TNI netral, maka kita bisa menegur pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu tersebut," kata Yudo.