8. Pertimbangan teknis hukum dapat diajukan Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara ...
A. Pidana
B. Tata usaha negara
C. Perdata
D. Hukum khusus
E. Hukum militer
Jawaban: A
9. Penetapan Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan dilakukan oleh ...
A. MPR
B. DPR
C. Presiden
D. Menteri
E. Jaksa Agung
Jawaban: C
10. Di bawah ini adalah pembagian ankum atau atasan yang berhak menghukum berdasarkan jenjangnya, kecuali ...
A. Ankum
B. Ankum berwenang penuh
C. Ankum atasan
D. Ankum dari ankum atasan
E. Ankum tertinggi
Jawaban: B
11. Undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah Undang-Undang nomor ...
A. 18 Tahun 2002
B. 16 Tahun 2004
C. 22 Tahun 2004
D. 16 Tahun 2006
E. 18 tahun 2006
Jawaban: B
Baca juga: Syarat Lulus SKD CPNS 2023, Tak Hanya Lampaui Passing Grade
12. Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengamanan pimpinan di lingkunangna Kejaksaan Republik Indonesia meliputi berikut ini, kecuali ...
A. Pengamanan kantor
B. Pengamanan kediaman
C. Pengaman komunikasi
D. Pengamanan fisik
E. Pengamanan mental