Baca tanpa iklan
Jawaban: E
Baca juga: Materi Pokok Soal SKB CPNS KPK 2023 per Jabatan
12. Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut.... A. Sengketa antar forum negara dan pemerintah
B. Yudisial review, sengketa kewenangan antar forum negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu
C. Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala kawasan dan pemilihan legislative
D. Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai penerima pemilu
E. Pembubaran dan pembentukan partai politik penerima pemilu
Jawaban: B
13. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan menetapkan masalah dalam tingkat terakhir. Hal tersebut yaitu kekuasaan MA bidang....
A. pelaksanaan hukum
B. pengaawasan
C. pengamanan
D. penberi nasehat
E. peradilan
Jawaban: E
14. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan…
A. Tinggi
B. Umum
C. Militer
D. Agama
E. Negeri
Jawaban: C
15. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 1986 adalah peradilan…
A. Mahkamah militer
B. Militer
C. Tata usaha negara
D. Agama
E. Umum
Jawaban: E
16. Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak isyarat etik peradilan adalah…
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Hakim Agung
E. Kejaksaan Agung
Jawaban: A
Baca juga: Materi SKB CPNS Setjen DPR RI 2023 per Jabatan
17. Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem aturan yang sangat kuat dalam penegakan aturan adalah…
A. Sarana dan prasarana
B. Kesadaran aturan masyarakat
C. Perkembangan masyarakat
D. politik
E. kebijakan penguasa Negara
Jawaban: A
18. Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah…
A. Memutuskan perselisihan wacana hasil pemilihan umum
B. Menguji UU terhadap UUD
C. Memutuskan pembubaran partai politik
D. Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara
E. Mengadili pimpinan forum negara dan presiden atau wakil presiden