News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

CPNS 2023

Materi SKB CPNS Mahkamah Agung untuk Jabatan Ahli Pertama Pranata Peradilan

Penulis: Enggar Kusuma Wardani
Editor: Daryono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Materi SKB CPNS Mahkamah Agung untuk jabatan Ahli Pertama Pranata Peradilan. Dilengkapi dengan contoh soal SKB Mahkamah Agung.

2. Berdasarkan makna isi UU No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan…  
A. Mahkamah konstitusi
B. Agama
C. Umum
D. Militer
E. Tata usaha negara  

Jawaban: C

3. Rita dan Agung menikah lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka termasuk dalam hukum…  
A. Perdata
B. Pidana
C. Dagang
D. Intergentil
E. Tata Negara  

Jawaban: A

4. Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah…  
A. Sarana dan prasarana
B. Kesadaran hukum masyarakat
C. Perkembangan masyarakat
D. Politik
E. Kebijakan penguasa negara

Jawaban: A

5. Upaya yang tegas dan bersifat represif yang sanggup dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah…
A. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela
B. Mengucilkan para pelaku korupsi
C. Mengawasi para penegak hukum
D. Menindak sesuai dengan mekanisme yang berlaku
E. Membentuk forum yang sanggup mencegah korupsi

Jawaban: D

Baca juga: Cara Cetak Kartu Ujian SKB CPNS 2023, Jenis Tes SKB dan Jadwal CPNS

6. Apabila seorang warga negara Indonesia melaksanakan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah ...
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkuta
C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
D. Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana
E. Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat

Jawaban: C

7. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melaksanakan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah …
A. DPR
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Yudisial
D. Mahkamah Agung
E. Presiden

Jawaban: D

8. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yaitu tentang ...
A. Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat
B. Tata cara investigasi kekayaan penyelenggara negara
C. Penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa
D. Pemberantasan tindak pidana korupsi
E. Tata cara pemantauan dan penilaian pelaksanaan tugas

Jawaban: D

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini