Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertahanan RI memberikan penjelasan terkait penambahan alokasi pinjaman luar negeri Tahun 2020-2024 yang diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu.

Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha mengatakan penambahan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba.

"Penambahan ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Hal ini sudah melalui proses yang cukup lama," kata Edwin ketika dikonfirmasi pada Selasa (5/12/2023).

"Namun dengan dinamika situasi geopolitik dan geostrategis di tingkat regional dan global yang berubah sangat cepat sejak setahun terakhir, dimana perubahan situasi geopolitik dan geostrategis tersebut sangat berpotensi menimbulkan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara Indonesia," sambung dia.

Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah memandang penting untuk secepatnya mengambil langkah guna meningkatkan kekuatan dan kesiapan TNI agar mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa Indonesia dengan optimal.

Baca juga: Jenderal Agus Subiyanto Janjikan Modernisasi Alutsista TNI dengan AI

Pada tahun 2022 lalu, kata dia, alokasi PLN Kemhan sesuai yang tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah (DRPLN-JM) tahun 2020-2024 adalah sebesar USD 20,75 miliar.

Pada perkembangannya, lanjut dia, dalam revisi ketiga DRPLN pada tanggal 27 Desember 2022, Menteri PPN/Kepala Bappenas menerbitkan Komitmen tambahan alokasi sebesar USD 4,99 miliar sehingga alokasi PLN berubah menjadi USD 25,75 miliar.

Selanjutnya, kata dia, pada revisi keempat pada tanggal 16 Mei 2023, DRPLN kembali memperoleh Komitmen yang diterbitkan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk tambahan alokasi sebesar USD 8,72 miliar sehingga alokasi PLN otomatis naik menjadi USD 34,46 miliar.

Dari alokasi PLN sebesar USD34,46 miliar tersebut, lanjut dia, Kemenkeu telah menerbitkan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) tahun 2023 sebesar USD 25 miliar.

Berdasarkan hasil rapat terbatas antara K/L dengan Presiden pada Selasa 28 November 2023, lanjut dia, Presiden kemudian memutuskan bahwa besaran alokasi PLN untuk Kemhan adalah sebesar USD25 miliar sesuai yang ditetapkan oleh Kemenkeu.

Keputusan Presiden Jokowi untuk menambah besaran PLN yang dikelola oleh Kemhan tersebut, kata dia, merupakan komitmen Pemerintah untuk membiayai pengadaan Alpalhankam TNI sesuai dengan PSP yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan masih dalam koridor Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan hingga tahun 2034.

"Adapun realisasi dari penggunaan PLN tersebut adalah untuk melakukan modernisasi, perawatan dan pengoperasian Alustsista TNl sesuai kebutuhan dan prioritas dalam rangka peningkatan kemampuan pertahanan Negara," kata dia.

Penjelasan Menhan

Menteri Pertahanan RI (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan naiknya anggaran tersebut terkait keperluan pertahanan Indonesia.

"Tadi pertahanan itu adalah sesuatu yang vital bagi tiap bangsa kita lihat negara yang pertahanannya tidak siap akan diganggu akan di, yang saya katakan yang akan ditekan akan ditindas akan di blackmail (diancam) dan sebagainya ini hukum alam ya," kata Prabowo kepada awak media di Lanud Atang Sendjaja, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/12/2023).

Pemenuhan pertahanan yang dimaksud, kata dia, terkait pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).

Menurutnya pengadaan alutsista tidaklah berbiaya murah, terlebih ada mekanisme yang panjang dan tidak instan.

Ia mengibaratkan penentuan alutsista bukan seperti membeli susu barang di sebuah toko.

"Jadi saya kira cukup jelas bahwa dan juga saya katakan tadi baru saya katakan alat pertahanan ini tidak bisa kita ke supermarket beli langsung ya di prosesnya 3,4, 5 tahun dan ya saya kira demikian," kata dia.

Sempat jadi sorotan

Sebelumnya, Koalisi masyarakat sipil sempat meminta pemerintah menunda kenaikan anggaran bagi kementerian di periode jelang Pemilu 2024 seperti saat ini.

Koalisi mensinyalir apabila permintaan tersebut disetujui berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan.

"Koalisi menilai sebaiknya pemerintah menunda kenaikan anggaran pertahanan ini karena sarat akan potensi penyimpangan dan kepentingan politik yang dilakukan pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo," kata Gufron Mabruri, Direktur Imparsial mewakili koalisi masyarakat sipil dalam keterangannya pada Sabtu (2/12/2023).

Koalisi menilai kenaikan anggaran pertahanan negara secara tiba-tiba di tengah berbagai persoalan seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, angka stunting dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit pascapandemi adalah langkah yang sangat janggal.

Diungkap Menkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan isi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat pada Selasa (28/11/2023) lalu.

Ani, sapaannya, juga ikut hadir dalam pertemuan itu.

"Pertemuan dengan Menhan membahas belanja alutsista dari pinjaman luar negeri. Diketahui Kemenhan anggarannya adalah anggaran di dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) seperti hari ini. Namun Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan dari pinjaman luar negeri," ujar Ani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/11/2023).

Dia mengatakan pada 2020 - 2024 angka yang disetujui Presiden Jokowi sebesar 20,75 miliar Dolar Amerika Serikat (AS).

"Nah kemarin karena ada perubahan, maka alokasi untuk 2024 menjadi 25 miliar dolar AS," lanjut dia.

Karena itulah, Ani nengatakan ada kenaikan signifikan terkait anggaran belanja alutsista tersebut.

"Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar Dolar AS ke 25 miliar Dolar AS. Itu yang kemarin disepakati," ujarnya.

Sebelumnya, pada hari pertama masa kampanye Pilpres 2024, Calon Presiden nomor urut dua yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.

Prabowo mengendarai mobil MVP putih masuk ke Komplek Istana Bogor melalui pintu samping Balai Kota Bogor, Jalan Ir Juanda pada Selasa (28/11/2023).

Prabowo masuk ke dalam komplek Istana sekitar pukul 14.39 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Prabowo bertemu Presiden untuk rapat intern membahas anggaran pembangunan sistem pertahanan.

Selain Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga tampak masuk ke dalam komplek Istana Bogor.

Untuk diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sejumlah rapat di Istana Bogor Jawa Barat.

Selain rapat pertahanan, Jokowi juga menggelar rapat membahas penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif.