TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menyarankan jika semua Capres dan Cawapres mundur dari Kabinet atau cuti dari jabatan strategisnya untuk menciptakan atmosfir Pemilu yang adil.

Para Capres dan Cawapres juga diingatkan untuk tidak berkampanye menggunakan fasilitas negara.

“Kita semua sudah sama-sama melihat, bagaimana kesewenang-wenangan pascaputusan Mahkamah Konstitusi, yang memuluskan jalan anak presiden untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024,” ungkap Ikrar saat dihubungi di Jakarta, Rabu (31/01/2024)

Meninjau hal itu, Ikrar berpendapat saat ini lembaga yudikatif tidak dapat dijadikan satu-satunya sandaran.

Ia juga menyoroti penggunaan kekuasaan yang beririsan dengan pencalonan peserta Pilpres.

Contohnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dirapel untuk tiga bulan.

Baca juga: 3 Sosok yang Disebut Bisa Gantikan Mahfud MD Jadi Menko Polhukam: SBY, Yusril, dan Jimly

Menurutnya, penyaluran bansos jelang Pemilu, terindikasi janggal.

“Bantuan Langsung Tunai dirapel tiga bulan sekaligus mendekati pemilihan umum ini. Coba Anda hitung, per-bulannya Rp 200.000 dikali 3, kan jumlahnya Rp 600.000. Ini buat orang di desa, uang yang banyak loh. Belum lagi, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartanto juga ikut-ikutan bagi-bagi Bansos, dengan pesan bilang terima kasih ya, ke Pak Jokowi. Seolah-olah Bansos yang mereka bagikna adalah milik orang tertentu. Padahal Bansos itu dari uang negara,” tegas Ikrar.

Ikrar juga menyoroti BLT Puso (BLT bagi petani yang gagal panen) yang hanya dibagikan di Provinsi Jawa Tengah.

Bantuan yang akan diberikan, menurut rencana, sebesar Rp 8 juta per 1 hektare lahan pertanian.

Setiap kelompok tani bisa menerima bantuan gagal panen yang beragam, mulai dari Rp 122 juta, Rp 180 juta, hingga Rp 200 juta per kelompok tani.

Di Jawa Tengah, Jokowi mencatat terdapat 16.000 hektare lahan yang terdampak El Nino, banjir, dan kekeringan panjang.

Penerima BLT Puso adalah petani di Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati.

“Saya melihatnya ini sebagai unsur bujukan. Bahwa kalau masyarakat pilih ini, bantuan akan jalan terus. Ini anggaran negara, cadangan beras negara bukan untuk dimainkan dalam Pemilu. Saya juga bingung mengapa BLT Puso hanya diberikan kepada petani di Jawa Tengah dan ini pencairannya bulan Februari, mendekati Pemilu. Nanti, kalau tiba-tiba habis Pemilu, Indonesia diguncang bencana bagaimana? Anggaran dan persediaan apa yang kita pakai?” pungkasnya.