Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto memutar sebuah rekaman percakapan Ketua DPC PDIP Kabupaten Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih terkait upaya penurunan bendera PDIP saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Gunung Kidul Yogyakarta.

Hasto memutar rekaman percakapan itu saat menggelar konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

Dalam rekaman itu, Endah menyampaikan kondisi Kabupaten Gunungkidul, DIY, yang mencekam ketika Jokowi datang. Mobil tank dan mobil Brimob lalu-lalang

"Seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh, yang saat itu dimarahi dua orang yang mengaku Paspamres untuk menurunkan bendera," kata Endah dalam rekaman itu.

Endah menanyakan mengapa Jokowi sampai takut dengan bendera PDIP. Dia didatangi oleh dua Paspampres dan diminta untuk menurunkan bendera PDIP.

Menurut Endah, alasan Paspampres ialah ingin mengamankan Presiden Jokowi. "Presiden nanti mau jalan minimal jalan yang mau dikasih presiden untuk tidak dipasang bendera," kata dia.

Endah menyampaikan perjalanan Jokowi dari Yogyakarta sampai Gunungkidul sangat panjang. Di sisi lain, bendera PDIP yang sudah terpasang mencapai 3 ribu.

Baca juga: Hasil Penelitian Tom Lembong: UU Cipta Kerja Tak Punya Dampak Apa-apa Bagi Perekonomian RI

"Saya tidak mau menurunkan kecuali ini perintah presiden silakan saudara turunkan dan saya akan menemui. Mereka menyampaikan kami tidak bisa menurunkan, bu, karena yang pasang bukan saya jadi ibu yang harus turunkan," kata dia.

"Saya jawab mohon maaf di dalam adabnya PDIP bendera yang sudah kami kibarkan pantang untuk diturunkan. Dan seandainya diturunkan diam-diam, kami akan mencari orang itu dan kami akan menumpahkan darah di situ," sambungnya.

Dia juga menanyakan apakah sedemikian takutnya Jokowi dengan bendera PDIP. Dia menegaskan, Jokowi menjadi presiden juga atas perjuangan PDIP yang benderanya berkibar di seluruh Indonesia.

Endah justru mempertanyakan bendera Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diizinkan berkibar.

Baca juga: Hasto PDIP: Mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Karena Kecewa Pada Komitmen Netralitas di Pilpres 2024

"Kenapa bendera PSI bahkan sampai jam setengah 3 pagi ada. Kok, mereka tidak dilarang. Saya bilang begitu, kenapa ada bendera Gerindra juga dipasang di lokasinya presiden tidak dilarang. Kenapa ada bendera yang lain tidak dilarang," tegas Endah.

Hasto menyampaikan, rekaman ini beredar luas di media sosial. Dia menambahkan, Pemilu 2024 bukan persoalan Ganjar-Mahfud atau PDIP, tetapi kedaulatan rakyat.

"Rakyatlah yang menentukan pemimpin nasional ke depan termasuk partai politik, bukan orang per orang, apalagi menggunakan kekuasaan. Mengerahkan segala potensi kekuasaan," tuturnya.

Baca juga: Hasto PDIP Sebut Benih-benih Otoriter Prabowo Semakin Menular

Hasto menyampaikan kondisi inilah yang terjadi di Gunungkidul menjelang Jokowi berkunjung.

Namun, terjadi pengerahan aparatur negara, bahkan menggunakan mobil-mobil yang menunjukkan negara sepertinya dalam keadaan genting.

"Rakyat sepertinya menjadi ancaman dikerahkan kendaraan-kendaraan militer untuk menakut-nakuti rakyat. Bahkan mereka PDIP, kami ini peserta Pemilu resmi, dijamin oleh undang-undang. Tetapi mengapa bendera PDIP dilarang untuk dikibarkan. Sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan," imbuhnya.