TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membocorkan sosok yang bakal mengisi kursi Menko Polhukam yang ditinggalkan Mahfud MD.

Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem itu mendengar kabar bahwa  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (21/2/2024), besok.

"Saya dengarnya begitu (Hadi Tjahjanto akan dilantik menjadi Menko Polhukam), besok dilantik," kata Sahroni yang dikonfirmasi wartawan, Selasa (20/2/2024).

"Terembus kabar Pak Hadi jadi Menko Polhukam," sambungnya.

Hanya saja Sahroni tidak menjelaskan siapa yang mengganti posisi Menteri ATR/BPN.

Dirinya menilai Hadi sangat cocok menjabat Menko Polhukam.

"Tidak salah pilih kalau Pak Hadi jadi Menko Polhukam," katanya.

Diberitakan sebelumnya, kursi Menko Polhukam saat ini dijabat oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt) yang juga sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Pol (Purn)Tito Karnavian.

Setelah mundurnya Mahfud MD, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum menentukan penggantinya untuk mengisi jabatan resmi Menko Polhukam.

Namun, secara tegas Jokowi menyimpulkan jabatan Menko Polhukam nantinya diberikan kepada sosok nonparpol (partai politik).

Seiring dengan kabar tersebut, berbagai analisis muncul untuk menerka siapa calon pengganti Mahfud MD untuk menjabat posisi strategis di Pemerintahan.

Nama Yusril Ihza Mahendra mencuat.

Menteri Sekretaris Negara era Pemerintahan SBY itu secara tegas menyatakan enggan berandai-andai sebab dia merasa isu ini tidak perlu diseriusi.

"Saya tidak ingin berandai-andai. Biarkan saja dia menjadi berita sampai akhirnya berlalu dan dilupakan," kata Yusril kepada Tribunnews, Senin (5/2/2024).

Yusril juga menyatakan kabar ini hanya diembuskan oleh para pengamat politik dan hal ini menurut dia hanya sebagai bagian dari prediksi.

Oleh karena itu, pakar hukum tata negara tersebut enggan lebih jauh merespons kabar yang melibatkan namanya itu.

Hanya saja, Yusril menghormati apa yang menjadi prediksi dari para pengamat.

"Setahu saya itu prediksi para pengamat seperti Ujang Komarudin dan lain-lain Itu perkiraan dan analis akademis mereka. Saya menghargai pandangan para akademisi. Saya memilih diam untuk tidak memberikan tanggapan terhadap isu tersebut," tukas Yusril.

Baca juga: Yusril Ihza Tak Tahu soal Namanya Digadang Jadi Pengganti Mahfud MD: Saya Baru Lihat dari Berita

Sebelumnya memang beredar analisis pengamat menyebutkan nama Yusril Ihza Mahendra menjadi calon pengganti Mahfud MD menjadi Menko Polhukam.

Ada satu hal yang sedikit mengganjal analisis tersebut. Yakni tidak sesuai dengan keinginan Jokowi untuk memilih Menko Polhukam dari kalangan non-partai.

Sementara itu, hingga kini Yusril adalah Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

Bukan suatu kemustahilan jika hal itu terjadi lantaran Jokowi memang dikenal sulit ditebak masalah pergantian menteri dalam kabinetnya.

Buktinya, Mahfud MD adalah satu-satunya profesional dan ahli yang bukan seorang aparat TNI maupun Polri.

Padahal, deretan daftar Menko Polhukam sebelumnya didominasi prajurit berpangkat jenderal alias bintang empat.

Harus Profesional

Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing memiliki pendapat mengenai sosok pengganti Mahfud MD yang menjadi Menko Polhukam kendati pemilihan dan pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Kata Emrus, pejabat Menko Polhukam harusnya seorang profesional atau bukan dari kalangan partai politik.

Namun, jika pejabat itu terpaksa dari golongan parpol, ia mengajukan beberapa nama.

Yang pertama adalah nama presiden ke-5 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Emrus beranggapan SBY merupakan sosok yang ideal menjadi Menko Polhukam selanjutnya.

"Kalau dari parpol, saya usulkan nama Pak SBY. Beliau sangat cocok dan ideal jika menjadi Menko Polhukam. Soal pengalaman jelas jangan diragukan, latar belakang militer, Menko Politik dan Keamanan (era Gus Dur dan Megawati) dan dua periode presiden tentu sangat menguasai Polhukam," ucap dia.

Kemudian, nama kedua yang diusulkan Emrus adalah Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Emrus, Yusril juga mumpuni dalam menangani permasalahan politik, hukum dan keamanan.

Selain sebagai pimpinan parpol, Yusril disebutnya berpengalaman untuk masalah hukum.

Dari dua nama yang sudah disebutnya itu, Emrus masih berharap Presiden Jokowi menunjuk sosok Menko Polhukam selanjutnya dari seorang profesional bukan dari parpol.

"Bisa juga dari purnawirawan TNI atau polisi, jenderal bintang tiga atau bintang empat. Atau bisa juga akademisi, kan ada itu Universitas Pertahanan dan lainnya," terang Emrus menambahkan.

2 Profesor

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menyebut ada dua sosok yang cocok untuk menggantikan posisi Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Menurut Ujang, dua sosok itu adalah eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga eks Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hukum, Jimly Asshidiqqie. 

Satu sosok lainnya adalah Yusril Ihza Mahendra yang merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), mantan Sekretaris Negara, serta saat ini sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

"Bisa jadi ada dua tokoh yang layak, misalkan Prof Jimly dan Prof Yusril, yang cocok saja menggantikan Mahfud MD," kata Ujang kepada Tribunnews.com, Rabu (31/1/2024).

Selain itu, kata Ujang, bisa jadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih mantan tentara untuk menempati posisi tersebut. 

Terlepas dari kemungkinan itu, Ujang menyatakan gerak-gerik Jokowi sulit ditebak, termasuk untuk sosok pengisi Menko Polhukam.

Ia menyebut selain hak prerogatif presiden, pemilihan sosok Menko Polhukam hanya diketahui oleh Jokowi dan Tuhan.  

"Soal siapa pengganti Mahfud MD hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu," ungkap Ujang. 

Jokowi Tunjuk Tito

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara tentang penunjukkan Tito Karnavian sebagai Pelaksana tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri.

Jokowi mengatakan Tito mempunyai sejumlah pengalaman sehingga tepat menduduki posisi Plt Menko Polhukam.

"Pak Tito karena juga punya pengalaman di BNPT, di Kapolri, sekarang di Mendagri saya kira untuk memegang di Menkopolhukam kira-kira tidak ada masalah," kata Jokowi, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, (3/2/2024).

Jokowi belum memutuskan apakah nantinya akan menunjuk Menko Polhukam definitif mengganti jabatan sementara yang diemban Tito. Menurut Jokowi yang terpenting sekarang ini kerja di Kemenko Polhukam berjalan dengan baik.

"Kita lihat dulu lah yang penting organisasi berjalan dengan baik," katanya.

Jokowi mengatakan akan secepatnya menyiapkan nama untuk mengisi jabatan Menko Polhukam definitif. Nama tersebut bukan berasal dari partai politik.

"Dari non (parpol)," pungkasnya.

Baca juga: Profil 6 Orang Dekat Jokowi Mundur dari Jabatannya Jelang Pilpres 2024, Ahok hingga Eko Sulistyo

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keppres pemberhentian Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam.

"Pada hari ini, Jumat, 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani Keppres No 20/P Tahun 2024, yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam," kata Koordinator Staf Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

Ari mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ditunjuk menjadi Plt Menkopolhukam.

"Penunjukan Bapak Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif," ujar Ari.

Baca juga: Sosok Wiwin Komalasari, Kepala Desa Viral Pakai Tas Hermes Saat Demo di Gedung DPR, Hobinya Golf

Menurut Ari, selain karena kementerian yang dipimpin Tito berada di bawah Kemenko Polhukam, mantan Kapolri itu merupakan pejabat senior.

"Pak Tito Karnavian kan termasuk di dalam jajaran menteri-menteri (di bawah) Kemenko Polhukam, dan termasuk salah satu menteri yang senior, selain juga ada beberapa menteri yang lain. Jadi, Bapak Presiden menunjuk beliau sebagai Plt Menko Polhukam," ujar Ari.

Sebagaimana diketahui, saat ini Tito masih menjabat sebagai Mendagri. Tito dilantik sebagai Mendagri pada 23 Oktober 2019 lalu.

Mahfud Mundur

Mahfud MD mengumumkan pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI pada Rabu (31/1/2024) siang ini.

Pengunduran ini disampaikan Mahfud MD di sela kampanye di Desa Swastika, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah.

Baca juga: Pernyataan Lengkap Mahfud MD soal Pengunduran Diri sebagai Menko Polhukam

Inilah pernyataan lengkap Mahfud MD terkait pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam:

"Hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari.

Saya menginformasikan dari Lampung juga, bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur termasuk Pak Mahfud.

Saya katakan, saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum.

Momentum itu apa? Momentum itu ya satu, momen situasi yang tepat dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerjasama mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud, kemudian dengan Istana juga.

Maka hari ini, saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini diperbincangkan publik.

Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan presiden.

Tapi saya bawa terus karena memang surat ini, begitu saya diberi waktu, langsung saya sampaikan surat ini.

Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung kepada bapak presiden, Pak Jokowi?

Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga pada beliau, bahwa beliau menugaskan saya.

Sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan InsyaAllah baik selama 4,5 tahun. InsyaAllah baik.

Oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal glanggang, colong playu.

Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima, dijadwalkan diterima oleh presiden.

Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya baru juga akan pulang ke Jakarta pada Kamis sore.

Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu.

Kenapa? Kami sekali lagi tidak boleh bersikap tinggal glanggang, colong playu. Itu tadi, etika.

Etika adalah ekspresi dari moral. Etika adalah ekspresi dari kejujuran. Etika adalah ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya.

Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu presiden.

Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja dengan itu tadi, saya diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat.

Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau.

Saya akan melaporkan, saya sudah selesai. Itu saja dari saya."

Diketahui, desas-desus pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam mencuat setelah debat keempat Pilpres 2024, beberapa waktu lalu.

Kabar ini pun dibenarkan oleh Mahfud MD yang mengaku siap mundur dari jabatan Menko Polhukam untuk mengindari adanya konflik kepentingan atau conflict of interest. 

Terlebih saat ini, ia maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. (*)