Kemudian AHY juga menargetkan rampungnya sertifikasi tanah secara elektronik dalam 8 bulan ke depan.

Hal itu katanya untuk kepentingan iklim investasi di Indonesia.

"Kemudian sertifikasi elektronik, isu-isu sengketa yang masih tersisa. Dengan kepastian di bidang hukum tata ruang, space, termasuk juga tanah yang disiapkan untuk pembangunan, maka diyakinkan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para investor, baik dari dalam maupun luar negeri," kata AHY.

Baca juga: AHY jadi Menteri Menepis Anggapan Jokowi di Bawah Bayang-bayang Megawati

Jokowi Tidak Ragu Angkat AHY Sebagai Menteri ATR/BPN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi melantik Hadi Tjhajanto sebagai Menteri Koordinator bidang Polhukam serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak ragu menunjuk AHY Sebagai Menteri ATR/BPN. Jokowi yakin AHY mampu memimpin Kementerian yang mengurusi bidang pertanahan tersebut.

"Saya tidak ragu memberikan tempat untuk kementerian ATR/BPN karena ini urusan manajemen saya kira beliau akan sangat siap," katanya.

Menurut Jokowi selain merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY juga merupakan lulusan Akademi Militer, dan mengenyam pendidikan di sejumlah universitas luar negeri.

Sehingga menurutnya AHY mampu memimpin Kementerian.

"Kita tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat, pertama. Beliau juga alumni Akademi Militer (Akmil), juga pendidikan di Nanyang University, Harvard University, di Webster Universty," katanya.

Jokowi mengatakan telah menitipkan sejumlah pesan kepada AHY dalam memimpin Kementerian ATR/BPN. Diantaranya yakni terkait sertifikat elektronik yang harus didorong lebih masif.

"Untuk HGU carbon trading, yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk. Yang ketiga yang berkaitan dengan 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus segera bisa kita selesaikan," katanya.