Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Jenderal (Purn) Moeldoko kini "bersatu" dalam kabinet Jokowi. Padahal keduanya dulu terlibat konflik soal kepengurusan Partai Demokrat.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi hari ini, Rabu (21/2/2024) resmi melantik dua menteri baru pada Kabinet Indonesia Maju.
Dua menteri yang dilantik Jokowi itu ialah Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) serta AHY sebagai Menteri ATR/BPN.
Bergabungnya AHY dalam Kabinet Indonesia Maju ini kemudian mengingatkan publik soal kisruh Demokrat dengan Moeldoko.
Apalagi, Moeldoko sendiri tidak hadir dalam pelantikan hari ini.
Di sisi lain, sejumlah pejabat turut hadir dalam pelantikan Hadi dan AHY, di antara lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Apakah konflik ini akan mempengaruhi kinerja di kabinet, nantinya?
Partai Demokrat yakin kesolidan kabinet Jokowi akan tetap terjaga seiring masuknya AHY di jajaran menteri dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
"Saya kira kalau di dalam negara nggak ada konflik, kemarin konflik itu wilayah kepartaian. Kalau Demokrat sangat rasional lah. Konfliknya juga kita kan dengan sistem kepartaian dan dengan hukum, tapi kalau bicara pemerintahan nggak boleh dong pembantu presiden saling konflik," kata Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Rabu (21/2/2024).
Sementara pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa mengatakan, dalam politik, selama tujuannya terpenuhi semua kubu pasti menyatu termasuk soal AHY dan Moeldoko.
Lebih jauh, ia menilai, bersatunya AHY dan Moeldoko dalam kabinet tak lepas dari faktor kepiawaian Jokowi.
"Saya rasa ini juga bagian dari skill Jokowi juga, mempertahankan legacy dan soal keberlangsungan pemerintahan ke depan. Apalagi format kabinet sekarang akan memberikan gambaran bagi pemimpin selanjutnya untuk evaluasi," ujarnya kepada Tribunnews.com.
Di sisi lain, kata Herry, AHY juga tidak boleh dianggap remeh, apalagi putra sulung SBY itu mempunyai latarbelakang pendidikan yang mumpuni misalnya soal leadership, manajemen, hingga administrasi publik.
"Belum lagi berbicara mengenai strategi pertahanan. AHY punya kapasitas itu. Sekarang kita butuh ketegasan soal kasus tanah, AHY bisa tunjukan kapasitasnya soal ini."