Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus meyakini pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla alias JK akan membahas mengenai kondisi demokrasi di Indonesia.

Deddy mengatakan, saat ini kualitas demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan akibat cawe-cawe kekuasaan.

Baca juga: Pengamat: Masuknya AHY ke Kabinet Perjelas Jokowi Kini Independen dan Tak Lagi Dibayangi Megawati

"Ya pasti (Megawati dan JK) bicara apa yang sekarang jadi paling urgent kan, tentang merosotnya kualitas demokrasi kita akibat cawe-cawe kekuasaan," kata Deddy kepada Tribunnews.com, Kamis (22/2/2024).

Karenanya, Deddy meyakini Megawati dan JK sedang berupaya untuk mengembalikan marwah institusi negara.

"Dan (bicara) bagaimana mengembalikan marwah institusi negara yang porak-poranda karena berbagai penggunaan kekuasaan yang ugal-ugalan," ujarnya.

Baca juga: Real Count KPU Dapil DKI Jakarta III: Keponakan JK dan Keponakan Prabowo Berpeluang Lolos ke Senayan

Menurutnya, tak hanya JK yang ingin bertemu dengan presiden ke-5 itu, melainkan beberapa tokoh lain juga.

"Saya kira tidak hanya Pak JK. Saya kira banyak tokoh juga yang pengen ngobrol lah tentang situasi Indonesia hari ini," ucap Deddy.

"Tapi siapa saja dan waktunya, saya enggak ngerti karena saya lagi ngurusin suara di kecamatan di dapil (daerah pemilihan)," ungkapnya menambahkan.

Hanya saja, Deddy menuturkan, dirinya tidak mengetahui secara detail mengenai kapan pertemuan itu akan digelar.

"Saya dengar begitu (Megawati bertemu JK), tapi pastinya enggak tahu," imbuhnya.

Sebagimana diketahui, Megawati dan JK berbeda pilihan dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Megawati mendukung pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo.

Sementara JK mendukung pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar. Duet pasangan ini didukung Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).