Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memiliki 'kekuatan' dalam kancah perpolitikan Indonesia seperti saat ini lantaran partai politik (parpol) yang bertindak korup.
Hal ini disampaikannya dalam acara diskusi bertajuk 'Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?' yang digelar di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Depok, Jawa Barat pada Kamis (7/3/2024).
Selain itu, Irma juga menilai Jokowi memiliki kekuatan tak tergoyahkan dalam perpolitikan Tanah Air lantaran parpol yang bersifat pragmatis.
Menurutnya, jika parpol tidak bersifat seperti itu, maka Jokowi tidak bisa berkuasa dalam percaturan perpolitikan di Indonesia saat ini.
"Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup, bisa disogok, bisa dikuasai (oleh Jokowi). Makannya (Jokowi) jadi hebat."
"Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis, nggak korup, nggak bakalan bisa digenggam sama Jokowi," katanya dikutip dari YouTube FISIP UI.
Irma menganggap praktik semacam ini harus dibenahi agar tidak ada kekuasaan yang terkesan absolut.
Namun, dia mengatakan pembenahan tersebut harus dimulai terlebih dahulu dari internal parpol.
"Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, partai politiknya benerin dulu," tuturnya.
Irma meminta kepada seluruh masyarakat untuk turut membenahi kebobrokan sistem perpolitikan di Indonesia.
Dia juga menambahkan agar tidak ada pihak yang saling menyalahkan terkait kondisi semacam itu.
Baca juga: NasDem Bantah Bakal Dapat Dua Kursi Menteri di Pemerintahan Mendatang
"Hari ini ayo kita benerin sama-sama. Jokowi salah? Banyak salahnya, ayo kita benerin. Partai politik salah? Ayo kita benerin."
"Itu yang harus kita lakukan hari ini. Buka mata kita semua, jangan karena kita memihak kemudian kita menyalahkan salah satu pihak," ujar Irma.
Sebagai informasi, acara ini tidak hanya dihadiri oleh Irma saja, tetapi ada pembicara lain.
Adapun pembicara tersebut yaitu Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla; Sekjen PDIP, Hasto Kristianto; anggota DPR dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu; pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti; dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, Emir Chairullah; dan dosen Ilmu Politik FISIP UI, Irwansyah.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)