News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemindahan Ibu Kota Negara

Kepala Otorita soal Kabar Penggusuran Warga Sekitar IKN: Semua Nanti Kami Sosialisasikan dengan Baik

Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Acos Abdul Qodir
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menepis adanya tudingan kalau pembangunan proyek IKN di Kalimantan Timur telah mengganggu kehidupan masyarakat adat di Kalimantan.

Kata dia, sejatinya pembangunan proyek IKN itu dilakukan tanpa adanya penggusuran yang semena-mena.

"Enggak ada gusur-gusuran. Tidak ada penggusuran semena-mena. Semuanya nanti kami akan sosialisasikan dengan baik. Semua dibicarakan dengan baik, kan gitu," kata Bambang saat ditemui awak media usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (18/3/2024).

Lebih lanjut, Bambang juga menyatakan, pembangunan proyek IKN ini nantinya bisa mencapai manfaat bagi masyarakat di wilayah secara luas.

Menurut dia, jika suatu kawasan bisa ditata dengan tertib dan baik, maka akan menciptakan dampak yang bagus pula bagi masyarakat sekitar.

"Yang paling penting di satu sisi kita harus memiliki tata ruang yang tertib. Semua orang kan kalau kawasannya bagus, kwasannya tertib itu kan tidak hanya mereka yang berusaha saja tapi semua orang disitu juga akan menerima manfaat," kata dia.

Baca juga: Fakta Rumah Dinas Menteri di IKN: Luhut Sebut Terlalu Kecil, tapi Telan Biaya Rp 14 M per Unit

Bambang Susantono selaku orang nomor satu IKN itu juga mengklaim kalau selama ini pihaknya selalu mendengar dan berdialog dengan warga sekitar.

Dengan begitu, dia menegaskan pembangunan IKN ini merupakan penataan suatu kawasan yang mengusung konsep humanis.

"Kita akan tetap dialog sosial karena memang ada beberapa tempat yang memang kita harus tata kawasannya, menata kawasan. Tapi saya sampaikan bahwa kita punya konsep penataan kawasan yang humanis," ujar dia.

Sehingga, Bambang berharap kalau polemik soal isu penggusuran warga adat di IKN bisa segera mereda.

"Jadi kalau kemarin ada ribut-ribut itu mudah-mudahan itu yang terakhir ibu," tukas Bambang.

Baca juga: Tak Hanya Mobil Terbang, IKN Bakal Dilengkapi Tiang Listrik Cerdas Bisa Jawab Pertanyaan Warga

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mempertanyakan soal nasib masyarakat adat di Kalimantan terhadap pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kata dia, nasib masyarakat adat saat ini menjadi sorotan sebab terancam adanya penggusuran.

Pertanyaan itu disampaikan Guspardi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

"Adanya kebijakan daripada otoritas IKN untuk menggusur untuk membumihanguskan dalam tanda kutip, dan terakhir juga saya di Baleg ada informasi ada upaya-upaya dari otorita membeli tanah-tanah rakyat untuk dipindahkan dari kawasan itu, itu yang terakhir, apa benar apa tidak?" tanya Guspardi dalam ruang rapat Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Menurut dia, nasib masyarakat adat itu perlu menjadi perhatian, jangan sampai kepentingan dibangunnya IKN hanya untuk segelintir kelompok orang.

Dirinya juga meminta agar Kepala Otorita IKN bisa memberikan klarifikasi soal kabar yang beredar tersebut.

"Tentu sesuatu yang memilukan dan memalukan kita, jangan hanya sebuah ibu kota diperuntukkan hanya untuk orang tertentu saja, itu yang kita bahas ketika pembahasan UU IKN," kata Guspardi.

Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara. (Sekretariat Presiden)

Tak hanya itu, Guspardi juga meminta agar Indonesia tidak perlu meniru negara lain yang di mana di negeri ini, harus turut menjaga hak dan kewajiban dari warganya 

Sehingga kata dia, jangan sampai ada kalangan masyarakat yang dimarjinalkan dari pembangunan IKN ini.

Baca juga: Fakta-fakta Minyak Makan Merah yang Diendorse Jokowi: Disebut Lebih Murah, Bisa Cegah Stunting

"Yang kita tekankan kepada pemerintah bahwa ibu kota negara untuk semua, kita tidak meniru maaf Singapura dan lain sebagainya, jangan masyarakat yang asli yang ada di situ dimarjinalkan,"  beber dia.

"Sebab bagaimanapun sampai detik ini, pemindahan IKN masih terjadi pro dan kontra, secara legalitas kita di DPR sudah mensahkan, tapi di ruang luar ini masih dipertanyakan tentu kita harus arif dan bijaksana terhadap sesuatu yang sangat sensitif itu," tukas Guspardi.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini