Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Dari informasi dihimpun, pemerintah akan memulai proses pemindahan kementerian/lembaga (KL) yang masuk ke dalam daftar prioritas pertama ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 mendatang.
Disebutkan, dalam daftar prioritas tersebut ada Kementerian Keuangan Sri Mulyani, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin Basuki Hadimuljono, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Basuki juga sempat menyatakan, bahwa dirinya akan menjadi menteri pertama yang tinggal di IKN.
"InsyaAllah saya akan menjadi menteri pertama yang akan tinggal di IKN, walaupun mungkin cuma berapa bulan," ujar Menteri Basuki dalam acara Main Event Sewindu Proyek Nasional, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, untuk tahap pertama, ada 38 kementerian/lembaga yang pindah lebih dulu.
"Tingkat kementerian/lembaga prioritas pertama ada 179 unit eselon satu di 38 kementerian/lembaga. Jadi sekarang sudah langsung 38 kementerian/lembaga."
"Enggak kayak dulu konsepnya, (kalau dulu) sepuluh kementerian/lembaga dulu," kata Azwar Anas di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2024).
Sementara itu, untuk pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara direncanakan berlangsung pada September 2024.
Pemindahan tersebut diundur, dari Juli ke September, karena akan ada upacara 17 Agustus di IKN.
Sehingga, pemindahan ASN secara resmi akan dilakukan setelah upacara 17 Agustus digelar di IKN.
"Kami mendapatkan arahan dari Istana bahwa pemindahan bertahap ASN akan mulai setelah Agustus. Insyaallah September," kata Azwar Anas, Rabu.
Adapun, pemerintah akan memindahkan 11.916 pegawai ASN ke IKN pada tahap awal.
Baca juga: Pemindahan Bertahap ASN ke IKN Ditunda Jadi September 2024
Kemudian pada tahap kedua, jumlah ASN yang akan dipindahkan sebanyak 6.000 pegawai.
Selanjutnya, pada tahap ketiga, Pemerintah akan memindahkan sebanyak 14.000 ASN.