Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini disampaikan Basarah setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.
Baca juga: Soal Peluang PDIP Gabung Prabowo-Gibran, Pengamat Sebut Partai Banteng Tak Punya Nilai Jual Tinggi
Namun, Basarah menegaskan, mengenai sikap partai akan diputuskan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Jadi apapun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan," kata Basarah di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Dia menyebut, kader PDIP telah dilatih dan dididik untuk harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional.
Menurut Basarah, PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Tanah Air.
"Kita pernah di jalan kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927, di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain," ujarnya.
Basarah menuturkan, ketangguhan PDIP berada di dalam maupun luar pemerintahan telah teruji.
Contohnya, ketika masa Orde Baru banyak menerima intimidasi politik, tetapi PDI mampu bertahan dan menjadi pemenang Pemilu 1999.
Baca juga: Bamsoet Sebut tidak Perlu Ada Oposisi, Pengamat: Kalau Semuanya Masuk Kekuasaan, Buat Apa Pemilu?
"Kemudian kita pernah berada di pemerintahan lalu keluar lagi di pemerintahan, berada di luar pemerintahan maksud saya, dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun," ucap Basarah.
Basarah mengungkapkan, sikap politik PDIP lima tahun ke depan akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Mei 2024 mendatang.
Pada Rakernas itu, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Megawati tentang posisi politik partai menjadi bagian pemerintah atau oposan.
"Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian di sanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan," tuturnya.
Basarah menuturkan, seluruh struktur partai memang berhak memberikan masukan ke Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi.
Akan tetapi, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.