Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Prevalensi stunting provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan di tahun 202I dan 2023. 

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI menunjukkan 24,5 persen atau mengalami penurunan sebesar 3,3 persen dari tahun 2022. 

Meski demikian, hasil itu masih perlu dimaksimalkan agar target prevalensi stunting nasional harus mencapai 14 persen di akhir 2024. 

Kepala perwakilan BKKBN Kalbar, Pintauli Romangasi Siregar, mengatakan pencapaian itu menjadi bukti keseriusan dalam penanganan stunting oleh sejumlah stakeholder termasuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota se-Kalbar, maupun Komisi IX DPR RI.

"Selama ini, anggota Komisi IX DPR RI Alifudin bersama BKKBN Kalbar dan pemerintah daerah telah bersinergi dalam melakukan upaya–upaya penurunan stunting. Antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kabupaten/kota di Kalbar," kata Pintauli di Pontianak, dikutip pada Kamis (25/4/2025).

Sosialisasi bahaya stunting juga menjangkau daerah-daerah sulit. Termasuk daerah perbatasan Indonesia-Malaysia seperti Kabupaten Sambas.

Kabupaten ini tahun lalu memiliki angka  di 30,5 persen. Pihaknya berharap, angka stunting di kabupaten Sambas sesuai target awal tahun 2024 yakni turun 14 persen.

Bupati Kabupaten Sambas H. Satono S.Sos.I, M.H., mengatakan, program Bangga Kencana menjadi langkah penurunan angka stunting di daerahnya.

Meski perlu bekerja keras untuk menurunkan angka tersebut, pihaknya optimisi bisa mencapai target nasional tersebut, terlebih pada 2045 bangsa ini akan menyongsong Indonesia emas, karenanya harus menyiapkan generasi kuat dan tidak stunting.

"Karena stunting bukan hanya soal fisik dan badan, jauh daripada itu adalah soal kecerdasan dan kemampuan berfikir. Saya senang sekali dengan kegiatan ini akan menambah pengetahuan bapak ibu peserta yang pada akhirnya akan bermuara pada pembangunan keluarga berkualitas," ujar Satono.

Karena itu, penting untuk terus menjalin kemitraan dengan BKKBN maupun Komisi IX DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR RI H. Alifudin S.E., M.M., meniai sosialisasi percepatan penurunan stunting berdampak positif terhadap masyarakat. 

"Masyarakat lebih mengetahui apa dampak dan bagaimana mencegah serta menurunkan stunting," kata Alifudin dalam kegiatan Sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana Senin (22/4).

Alifudin mengatakan, di setiap kegiatan sosialisasi kepada masyarakat diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga 1000 hari pertama kehidupan. 

Dari situ, masyarakat diharapkan teredukasi bagaimana menjaga dan merubah perilaku mereka menuju pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan gizi yang optimal bagi anak di masa awal 1000 hari pertama kehidupan. 

Kemudian, mendorong para ibu agar selalu memberikan ASI eksklusif. Tidak kalah penting juga pemberian makanan pendamping sampai anak berusia dua tahun.

Dalam mengedukasi masyarakat, untuk menangani stunting, selain ibu, peran ayah dan keluarga sangat diperlukan. Sosialisasi itu tidak hanya ditujukan pada para orang tua saja akan tetapi juga remaja, khususnya remaja putri. Diharapkan mereka menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri dengan matang untuk memasuki pernikahan. 

"Berikutnya, mempersiapkan dan menjaga asupan gizi yang baik selama masa kehamilan, agar anak yang dilahirkan tidak stunting," papar Alifudin 

"Ini yang kami terus kampanyekan dan kami bersama BKKBN akan berusaha menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan daerah-daerah perbatasan hingga masyarakat semua teredukasi, dalam upaya kita mencegah dan menurunkan angka stunting," ucap Alifudin.