Soal Parpol Ramai-ramai Merapat ke Prabowo, Aktivis 98: Bagus, Perselisihan Bisa Disudahi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis '98 (Jarnas '98) Sangap Surbakti, menyambut baik kabar ramai bergabungnya partai politik pengusung capres cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta parpol pendukung kubu 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Menurut Sangap, selama parpol pengusung lawan politik Prabowo-Gibran di kontestasi Pilpres 2024 itu tulus dan memiliki niat yang baik untuk mendukung program pemerintahan yang terpilih dari hasil pesta demokrasi rakyat, secara tidak langsung parpol tersebut turut berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa dan ikut serta dalam memajukan negara.

Baca juga: Hitung-hitungan Kursi Prabowo-Gibran di DPR Jika PKB, Nasdem, dan PKS Gabung, Kuasai 85 Persen

"Kalau parpol pengusung lawan politik Prabowo mengambil sikap politik untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo, ya bagus lah. Dengan demikian, perselisihan antar-anak bangsa yang terjadi selama Pilpres bisa disudahi, dan persatuan bangsa semakin erat. Namun, yang terpenting, mereka tak memiliki kepentingan politik terselubung yang dapat merusak agenda pemerintahan Prabowo-Gibran," kata Sangap kepada wartawan Jumat (26/4/2024).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini mengingatkan, jika parpol pengusung lawan politik Prabowo Subianto di Pilpres 2024 itu masuk ke dalam pemerintahan terpilih dengan cara melakukan bargaining untuk posisi Menteri ke dalam Kabinet Prabowo-Gibran, maka dikhawatirkan program pemerintahan terpilih akan berjalan mandek.

"Ini bisa merusak program pemerintah yang telah dirancang dengan baik. Mereka saja di awal Pemilu sudah tak selaras," ucap Tokoh pergerakan aktivis mahasiswa '98 yang terafiliasi di Forum Kota (Forkot) itu. 

Bagi Sangap, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejaherakan rakyat. 

Sebab, lanjut Sangap, masyarakat memilih Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden sekaligus sudah percaya sepenuhnya bahwa kedua figur tersebut sudah memiliki orang yang tepat dalam menjalankan program pemerintahan yang dapat mensejahterakan rakyat. 

"Jadi, bergabung dengan pemerintahan sejatinya jangan diartikan bisa menempatkan kadernya di Kabinet. Karena, hal itu sepenuhnya hak prerogratif Prabowo-Gibran yang dipercaya masyarakat untuk memimpin Indonesia. Tentunya, Prabowo tak mau mengecewakan rakyat," tutur Sangap. 

"Bila ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo, maka parpol tersebut jangan maksa minta jatah menteri, ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan prabowo, dan fraksinya di DPR wajib dukung kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran," kata Sangap.

Untuk diketahui, NasDem dan PKB yang tergabung dalam Koalisi Perubahan mengusung Anies-Muhaimin kini telah memutuskan untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.