Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah berencana akan membuka seleksi CPNS dan PPPK tahun 2024 di lingkungan sekolah kedinasan pada minggu kedua bulan Mei.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas saat menyampaikan keterangan pers progres pengadaan ASN tahun 2024, Jumat (3/5/2024).
“Setelah penyerahan persetujuan izin prinsip sekolah kedinasan, pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei,” ungkap Menteri Anas, Jumat.
Tahun ini, Kementerian PANRB menetapkan persetujuan formasi pada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi 3.445 formasi, yakni:
- Politeknik Keuangan Negara STAN
- Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
- Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)
- Politeknik Siber dan Sandi Negara
- Politeknik Statistika STIS
- Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi
- 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan
- Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG).
Baca juga: Pendaftaran CPNS dan PPPK 2024 akan Dibuka Juni, Pemerintah Tunggu Hal Ini
“Sekolah kedinasan yang diberikan alokasi dengan mempertimbangkan tantangan zaman. Misalnya di STMKG, di mana kita menghadapi tantangan perubahan iklim."
"Juga di Politeknik Siber dan Sandi Negara di mana digitalisasi tak terelakkan, sehingga kita butuh talenta misalnya terkait cyber security,” ungkap Menteri Anas.
Selain di sekolah kedinasan, Pemerintah juga akan membuka seleksi CPNS dan PPPK di lingkungan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) yang akan dibuka pada bulan Juni.
“Kami targetkan pendaftaran CASN dimulai Juni 2024,” ujar Anas.
Adapun jadwal seleksi CPNS dan PPPK tahun 2024 masih belum bisa dipastikan waktunya.
“Namun, untuk kepastian jadwal pengumuman oleh instansi, pendaftaran, dan seleksi, masih dinamis mengikuti perkembangan yang ada, karena ini juga terkait dengan kecepatan dan ketepatan pengisian dari K/L dan Pemda."
"Karena ada kasus, Pemda mengisi rincian, setelah diverifikasi BKN ternyata keliru, maka harus dibetulkan lagi,” ungkap Menteri Anas.
Bahkan, lanjutnya, masih ada 4 instansi yang belum melakukan pengisian rincian formasi.
“Kami berharap 4 instansi itu segera mempercepat pengisian rincian formasinya di sistem BKN. Termasuk di dalamnya ada instansi daerah, yang sebenarnya sudah kita perpanjang ini tenggat pengisiannya."
"Kalau ini sudah beres 100 persen, kita bisa memulai pendaftaran CASN yang sudah ditunggu-tunggu publik,” jelas Anas.
Saat ini, Kementerian PANRB telah memberikan persetujuan 1,2 juta yang terbagi menjadi 427.650 formasi pada instansi pusat dan 862.174 formasi pada instansi daerah.
Jumlah tersebut merupakan bagian dari tahap awal pemenuhan kebutuhan 2,3 juta ASN yang akan direkrut secara berkelanjutan.
(Tribunnews.com, Widya)