Baca tanpa iklan
Megawati Bicara Ahok Keluar dari Pertamina Tak Singgung 7 Menteri PDIP di Kabinet Jokowi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara banyak hal saat menyampaikan pidato politik pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).
Termasuk ketika Megawati bercerita soal kader PDIP yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina beberapa waktu lalu.
Ahok ketika itu memutuskan undur diri jabatannya untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.
Megawati mengatakan Ahok sempat mendatanginya meminta restu untuk mundur dari (Komut) PT Pertamina.
"Jadi waktu itu (Ahok bilang) 'ibu saya boleh enggak ketemu?' Saya bilang enggak boleh. Ada yang mau saya omongin, kok kayanya ini serius sekali ya. Ya sudah datang," cerita Megawati di hadapan peserta Rakernas.
Baca juga: Megawati Menangis saat Rakernas Terharu PDIP Hattrick Menang Pemilu
Megawati mengira mantan Gubernur DKI Jakarta itu hendak bepergian ke luar negeri.
"(Ahok bilang) 'Ibu saya mau pamit, lho pamit ke mana? Pamit keluar, saya pikir mau ke luar negeri. Jadi saya hanya bilang sana pergi, (bawa) oleh-oleh ya, tahu-tahu (dia bilang) bukan ibu, saya mau ke luar dari Pertamina," ujarnya.
Menurutnya, ketika itu Ahok beralasan sudah tak sejalan dengan atasannya sehingga memutuskan mundur.
"(Saya tanya) lho kok ke luar dari Pertamina? (Ahok bilang) Karena saya tidak sejalan sama bos saya," ungkap Megawati.
Megawati mengaku kaget dengan keputusan Ahok.
Sebab dia khawatir kebutuhan rumah tangga Ahok tak tercukupi setelah ke luar dari Pertamina.
"Saya kaget juga lho, gimana nanti keluarganya ya, gimana kalau enggak ada gaji? Sip bu, pokoknya semuanya beres. Oke silakan," ucapnya.
Tak Singgung Menteri PDIP di Kabinet Jokowi
Meski demikian dalam pidatonya itu Megawati tak menyinggung soal 7 menteri dari PDIP yang ada dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini.
Mereka adalah :
- Sekretaris Kabinet Pramono Anung
- Menteri Sosial Tri Rismaharini
- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly
- Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono
Megawati Tutup Buku untuk Jokowi
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai dari pidato Megawati sangat jelas sudah menutup buku terhadap Jokowi dan putranya Gibran.
Meski Megawati tidak menyatakan secara langsung sudah tidak peduli dengan Jokowi dan Gibran, namun ada bahasa-bahasa yang secara implisit ditujukan kepada Jokowi dan Gibran.
"Pihak yang goyah-goyah dalam pendirian yang mbalelo dan ada kalimat secara tegas 'keluar kamu'. Besar kemungkinan kalimat pengusiran tersebut kalimat implisit yang dialamatkan ke Jokowi dan keluarganya," ujar Umam di program Kompas Petang Kompas TV, Jumat (24/5/2023).
Umam menjelaskan faktor yang membuat Megawati hanya menyatakan kalimat implisit terkait sikap kepada Jokowi tidak terlepas dari keberadaan PDI-P di pemerintahan saat ini.
Sebelumnya Megawati tidak ingin meninggalkan pemerintahan dan menarik semua menteri PDIP di Kabinet Indonesia Maju karena berpotensi akan timbul kekacauan pemerintahan.
Untuk itu, PDIP belum memberikan pernyataan resmi sikap tegas partai terhadap Jokowi.
Termasuk memecat Jokowi beserta Gibran dari keanggotaan partai.
"Tampaknya PDIP mengulur waktu sampai di akhir jabatan Jokowi. Di situlah kemungkinan PDI-P mengeluarkan pernyataan terbuka dan surat resmi pemberhentian Jokowi," ujar Umam.
Megawati Sindir Rebutan Jatah Menteri
Dalam pidato politiknya, Megawati sempat menyindir soal perebutan jatah menteri yang didengarnya terjadi setelah Pilpres 2024.
"Jabatan menteri pun, yang Ibu dengar nih, wah, sudah pada rebutan deh," kata Megawati.
Di hadapan ribuan kader dan simpatisan partainya, Megawati lalu mengilas balik keinginannya membentuk kabinet yang ramping ketika menghadapi krisis multidimensional sewaktu dirinya di tampuk kekuasaan.
Sebagai informasi, Megawati merupakan Wakil Presiden RI pada 1999-2001 dan menjadi presiden setelahnya hingga 2004 menggantikan Abdurrahman Wahid yang dilengserkan MPR.
"Ketika menghadapi krisis multidimensi saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33 tapi bersifat apa, zaken kabinet, kabinet yang profesional," ujar Megawati.
"Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh hutang terutama dengan International Monetary Fund (IMF) dapat dilunasi," katanya.
Singgung Pemilu TSM
Megawati juga menyebut telah terjadi badai anomali karena kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu 2024.
“Kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama loh, bertanggung jawab berhasil loh. Loh iya loh. Loh kok sekarang, pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu gitu, sudah direkayasa, gitu. Kurang apa loh,” ucap dia.
Menurut dia banyak pihak diam ketika sejumlah ahli hukum hingga masyarakat sipil menyuarakan soal kecurangan pilpres.
Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI juga diam terkait hal tersebut.
Megawati mengatakan bahwa nilai reformasi di Tanah Air sudah mulai hilang.
“Kita ini negara demokrasi menjalankan demokratisasi, untuk apa ada reformasi? Kalau reformasi sekarang menurut saya kok sepertinya hilang atau dalam sekejap,” katanya.