Baca tanpa iklan
Senada dengan pendapat Kamrussamad, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto juga mengatakan, program Tapera itu harus disosialisasikan lebih dalam lagi.
Sebab, iuran Tapera ini menurut Airlangga, banyak memberikan manfaat.
Dia menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan mensosialisasikannya.
"Jadi, sosiaslisai harus lebih dalam, sehingga para pekerja tau apa yang bisa didapatkan dari program Tapera tersebut," jelas Airlangga.
"Nanti sosialisasi diperlukan baik itu lewat Menkeu, Menteri PUPR, karena ujung tombaknya ada di sana," pungkasnya.
Begitu pun dengan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), meminta pemerintah dan lembaga terkait seperti Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) agar lebih aktif menyosialisasikan tentang program Tapera ke masyarakat, khususnya kalangan pekerja.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Ari Tri Priyono mengatakan, hal itu bertujuan supaya program Tapera ini tidak menjadi isu liar dan jadi kontroversi serta polemik di masyarakat.
Adapun, sosialisasi yang dimaksud tersebut antara lain menyangkut iuran dan manfaat Tapera bagi para pesertanya.
“Aturan ini kan sudah lama adanya. Lima tahun lalu programnya sudah disetujui. Namun memang belum bisa langsung diterapkan. Menurut saya Ini hanya soal sosialisasi."
"Sosialisasi ini tentunya dari pihak BP Tapera. Harus menyampaikan dengan baik," kata Ari usai acara pelantikan dan pengukuhan kepengurusan DPP Himperra periode 2023-2027 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024.
Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri menilai pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang biasa, tapi terkait Tapera ini akan dirasakan pekerja ketika sudah berjalan.
"Iya semua dihitung lah, biasa, dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau enggak mampu, berat atau engga berat," kata Jokowi beberapa waktu lalu.
Diketahui, program Tapera tersebut tidak akan diimplementasikan dalam waktu dekat.
Setelah menuai banyak protes dari kalangan pekerja dan pengusaha, pemerintah disebutan bakal terlebih dulu mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan tidak langsung menerbitkan aturan teknis mengenai Tapera.