Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Berikut sejumlah respons dari berbagai pihak terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe.
Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari pimpinan Otorita IKN pada Senin (3/6/2024) melalui surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi telah menerima dan menyetujui pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.
"Pada hari ini (Senin, red) telah terbit Keputusan Presiden (Keppres) Tentang Pemberhentian Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Pak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian beliau berdua," ungkap Mensesneg Pratikno.
Sementara itu, Presiden Jokowi menugaskan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN, dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala OIKN.
Sejumlah pihak menanggapi pengunduran diri Kepala sekaligus Wakil Kepala Otorita IKN.
Pemerintah Harus Transparan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah transparan mengenai alasan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.
"DPR mengharapkan agar pemerintah bisa transparan, bisa menjelaskan kenapa ketua dan wakil ketua otorita IKN itu mundur," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Puan menyebut, transparansi pemerintah dibutuhkan, agar investor juga mau menginvestasikan dananya untuk pembangunan IKN.
Sehingga dia berharap usai mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, target pembangunan IKN bisa selesai tepat pada waktunya.
"Ya DPR berharap agar apa yang akan disampaikan pemerintah ini transparan. Dan pelaksanaan IKN itu bisa berjalan sesuai dengan target-target dari pemerintah," pungkasnya.
Baca juga: Puan Minta Jokowi dan Prabowo Saling Bicara soal Kepala Otorita IKN Defenitif
Pukulan Telak Jelang HUT RI
Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, menilai mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe secara bersamaan menjadi pukulan berat bagi Otorita IKN.
Suryadi mengaku prihatin atas mundurnya kedua pejabat penting OIKN ini dua bulan jelang rencana upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia tahun ini.
"Kami juga memandang pengunduran diri kedua pucuk pimpinan OIKN ini tentunya akan menjadi pukulan berat bagi OIKN secara organisasi," ujar Suryadi dalam keterangannya, Selasa (4/6/2024).
OIKN secara organisasi, menurut Suryadi, akan tetap membutuhkan waktu untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang tiba-tiba ini.
Dia menilai, perkembangan IKN memang masih jauh dari target, baik dari fisik maupun finansial.
Total anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan IKN hingga tahun 2024 sudah akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran IKN sekitar Rp 466 triliun.
Sedangkan pendanaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun investasi swasta murni terbilang masih rendah.
Sejak 2023 hingga Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN baru Rp 47,5 triliun, yaitu dari sektor swasta Rp 35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp 11,6 triliun.
"Padahal, ditargetkan investasi yang masuk mencapai Rp 100 triliun hingga akhir tahun ini. Kurangnya minat swasta dalam pembangunan IKN ini menunjukkan kurang matangnya perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah," kata Suryadi.
Deddy Sitorus: Bisa Saja 'Dimundurkan'
Politikus PDIP, Deddy Yevry Hanteru Sitorus, mengatakan menurut informasi yang diterimanya, Bambang dan Dhony mundur bukanlah karena keinginan mereka.
Namun, mereka diberhentikan alias diminta mundur dari jabatan yang mereka duduki sejak 2022 lalu itu.
Deddy mengatakan, banyak target proyek IKN yang dinilainya ambisius dan tidak bisa selesai dilaksanakan oleh Bambang dan Dhony.
Ditambah lagi waktu yang diberikan untuk menyelesaikan proyek IKN ini terlalu singkat.
Bahkan Deddy mengibaratkan proyek IKN ini bak kisah Roro Jonggrang yang meminta Bandung Bondowoso membangun Candi Prambanan dalam waktu singkat.
"Yang saya dengar bukan mundur tetapi 'dimundurkan', karena tidak mampu memenuhi target yang diberikan."
"Target waktu yang diberikan terlalu pendek dan ambisius, mirip proyek Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso," kata Deddy, dilansir Kompas, Selasa (4/6/2024).
(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Chaerul Umam, Dennis Destryawan) (Kompas)